Network
FLORES TERKINI – dengan mengenakan pakaian adat Baduy-Banten, Presiden Jokowi membawakan pidato kenegaraan pada sidang MPR, DPR, dan DPD tahun 2021, di Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.
Dalam Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi terlihat begitu sederhana dalam balutan pakaian adat Baduy-Banten, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Dikutip Flores Terkini dari unggahan di laman Instagram @kantorstafpresidenri, pakaian adat Baduy-Banten yang dikenakan Presiden Jokowi tersebut merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada keluhuran nilai-nilai adat dan budaya suku Baduy.
Baca Juga: Simak Nilai Ambang Batas TIU hingga TKP untuk CPNS 2021, Para Calon Pegawai Negeri Wajib Tahu
“Presiden memilih menggunakan pakaian adat suku Baduy sebagai bentuk penghormatan pada keluhuran nilai-nilai adat dan budaya suku Baduy,” tulis @kantorstafpresidenri.
Dijelaskan juga, penggunaan pakaian adat suku Baduy sekaligus mau menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan memiliki kekayaan budaya yang luar biasa.
Bahwa bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa juga mau mengatakan bahwa kemajemukan merupakan kekuatan yang mahadasyat guna mencapai Indonesia Maju.
Baca Juga: Kisi-Kisi Materi SKD CPNS 2021, Lengkap untuk 3 Kategori Ujian Beserta Ambang Batas
“Ini juga sekaligus mau menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Kemajemukan merupakan kekuatan yang mahadasyat untuk mencapai Indonesia Maju,” tulis akun yang sama.
Terkait persiapan busana yang dikenakan oleh Presiden Jokowi, dibeberkan juga nama orang yang terlibat di dalamnya. Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden sendiri yang suka menggunakan busana itu, karena desainnya yang simpel dan nyaman digunakan.
“Penyiapan busana dibantu oleh Pak Jaro Saija, Tetua Adat Masyarakat Baduy sekaligus Kepala Desa Kenakes,” tulis @stafpresidenri.
Baca Juga: Pengumuman Hasil Sanggah Seleksi Administrasi CPNS 2021 Diundur hingga Pekan Depan
Perlu diketahui juga, Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi saat Sidang bersama MPR,DPR dan DPD RI ini sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Presiden dan Lembaga Negara.
Lantaran situasi bangsa Indonesia yang masih dilanda pandemi Covid-19 ini, Sidang Tahunan MPR 2021 hanya boleh dihadiri oleh enam puluh orang. Sedangkan bagi peserta lainnya dapat mengikutinya secara virtual.***
