Network
Ia mengatakan, jika honor petugas itu dinaikkan minimal Rp1,5 juta, angka itu sebenarnya masih di bawah rata-rata upah minimum provinsi.
Karena itu menurut dia, langkah yang diambil penyelenggara pemilu khusus KPU sangat masuk akal dan bisa diterima.
Baca Juga: Presiden Umumkan Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker, Kategori Ini Wajib Pakai
"Selain itu, penambahan anggaran itu juga dimaksudkan untuk pengadaan fasilitas seperti kantor sekretariat dan gudang," katanya.
Ia mengatakan, KPU dan Badan Pengawas Pemilu telah menyatakan bahwa kalau ada pihak yang bersedia menyediakan tempat untuk sekretariat dan gudang, maka kedua lembaga tersebut tidak masalah.
Karena itu menurut dia, KPU dan Badan Pengawas Pemilu bersedia hanya fokus menggunakan dana untuk pekerjaan yang berkaitan dengan kepemiluan.
"Kami merekomendasikan kepada pemerintah kalau ada di daerah aset pusat, mungkin bisa dihibahkan atau dipinjamkan, dan itu berkaitan dengan Kementerian Keuangan," pungkasnya.***
