Soal Keamanan di Papua, JDP Minta Presiden Libatkan Seluruh Pemerintah Provinsi Lintas Papua

- 13 April 2024, 13:20 WIB
Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy.
Juru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy. /ANTARA/Frans Weking

FLORESTERKINI.com – Konflik sosial politik dan keamanan di tanah Papua menunjukkan tensi yang cukup tinggi dalam beberapa waktu belakangan.

Konflik itu tidak jarang menimbulkan korban jiwa, baik dari kalangan TNI-Polri maupun dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sebut saja, hanya dalam waktu satu hari, Kamis, 11 April 2024, terdapat dua peristiwa besar yang bersinggungan langsung dengan dua kelompok tersebut, yakni TNI-Polri dan OPM.

Pertama, peristiwa penggerebekan markas OPM oleh Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 di Kali Go, Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam operasi itu, sebanyak delapan anggota OPM berhasil diamankan.

Kedua, peristiwa tewasnya Danramil 1703-04 Aradide, Letnan Dua (Letda) Inf. Oktovianus Sogalrey, di ruas jalan trans Enarotali - Aradide, Kampung Pasir Putih, Distrik Eladide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.

Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka robek akibat senjata tajam di kepala bagian belakang.

Menyikapi konflik sosial politik dan keamanan di tanah Papua yang masih saja terjadi, Jaringan Damai Papua meminta Presiden Joko Widodo untuk segera merumuskan rancangan keamanan yang lebih ringan.

Rumusan rancangan keamanan itu harus melibatkan enam pemerintah provinsi yang ada di tanah Papua.

Juru Bicara JDP Yan Christian Warinussy mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah dalam mengatur keamanan di daerah sendiri dapat menjadi solusi dalam meredakan ketegangan akibat konflik yang ada saat ini.

Halaman:

Editor: Ade Riberu

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x