Network
FLORESTERKINI.com - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indonesia dikabarkan menyoroti pentingnya peninjauan kembali kebijakan perpajakan terkait dengan mata uang kripto kepada Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani.
Indonesia mengalami penurunan signifikan pendapatan pajak dari transaksi kripto pada tahun 2023 yang mencapai 62%, meskipun nilai Bitcoin meningkat. Total pendapatan pajak kripto pada tahun tersebut mencapai $31,7 juta (sekitar Rp 467,27 miliar), di mana penurunan tersebut sebagian besar dipicu oleh penurunan volume transaksi sebesar 51%.
Kebijakan perpajakan saat ini memberlakukan pajak ganda pada transaksi kripto, termasuk pajak penghasilan sebesar 0,1% dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0,11%, dengan bursa lokal berkontribusi sekitar 0,04% ke bursa kripto nasional.
Baca Juga: Penguatan Stok Pangan Nasional: Bulog Perkuat Cadangan dengan Impor 300 Ribu Ton Beras dari Thailand
Berdasarkan penilaian Bappebti, Kementerian Keuangan diminta untuk merevaluasi sistem perpajakan kripto. Tirta Karma Senjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti menjelaskan bahwa penerapan pajak ini sejalan dengan pengklasifikasian kripto sebagai komoditas atau aset.
Dalam acara peringatan 10 tahun Indodax di Jakarta pada 27 Februari yang lalu, para pemangku kepentingan menyoroti pentingnya mengevaluasi kebijakan perpajakan, mengingat peran kripto yang semakin signifikan dalam sektor keuangan. Tirta menekankan perlunya tinjauan pajak secara berkala.
“Biasanya pajak dievaluasi setiap tahun,” katanya kala itu.
Baca Juga: Sinopsis Bidadari Surgamu Senin 4 Maret 2024: Mampus! Flora Menangis Darah Saksikan Keberanian Dini
Dia juga menyatakan bahwa industri kripto dan regulasinya masih baru, sehingga perlu adanya ruang pertumbuhan untuk dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pemungutan pajak.
