FLORES TERKINI, Sikka – Pengadaan hewan ternak berupa kambing di Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga disertai dengan tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Dugaan tersebut mencuat karena Kepala Desa Bloro bersama pengelola BUMDes dinilai kurang transparan dalam mengelola anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2022 dalam program pengadaan ternak kambing tersebut.
Pantauan awak media, ada sebanyak 97 ekor hewan ternak kambing yang diadakan melalui program tersebut. Rinciannya, 8 ekor kambing jantan 8 dan kambing betina 89 ekor. Sementara total anggaran yang dimanfaatkan untuk pengadaan puluhan ekor hewan ternak ini mencapai Rp105.300.000.
Sayangnya, pengadaan kambing-kambing itu diduga dijadikan sebagai ‘lahan bisnis’ oleh oknum kepala desa bersama pihak pengelola BUMDes. Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan belum lama ini oleh seorang aparat Desa Bloro yang tidak mau disebutkan namanya, Kamis, 16 November 2023.
Menurut narasumber itu, pembagian ternak kambing tidak sesuai spek dan harga yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Aanggaran 2022.
Di dalam RAB dimaksud, jenis kambing kacang dengan anggaran per ekor untuk kambing betina adalah Rp1.000.000 dan kambing jantan Rp1.500.000.
Senada, berdasarkan data dan informasi yang dihimpun awak media dari warga penerima manfaat, kambing yang dibagikan oleh pihak BUMDes dan Kepala Desa Bloro tidak sesuai spek dan tidak sesuai harga pada RAB. Ada kurang lebih 23 ekor untuk 23 Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat yang sampai sekarang belum terealisasi.
"Kambing ini sangat kecil, tidak sesuai dengan harga yang dalam RAB, berkisar antara harga Rp400 ribu sampai Rp500 ribu. Bahkan, ada kambing yang masih menyusui, sehingga ada sekitar dua ekor kambing yang mati. Dan yang membuat kami heran, kenapa pembagian kambing dilakukan pada malam hari," kata seorang warga berinisial AT.
Kades Bloro Buka Suara
Menanggapi hal itu, Kepala Desa Bloro, Daniel Desa, ketika ditemui awak media menjelaskan bahwa pengadaan kambing-kambing tersebut sudah diserahkannya kepada pihak BUMDes.
Baca Juga: Alokasi NPHD Pilkada Serentak NTT Capai Rp1,1 Triliun, Begini Pesan Penjabat Gubernur!
"Saya sudah serahkan kepada pihak BUMDes yang mengelola terkait dengan program itu, agar menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) BUMDes. Jadi kalau soal ini, nanti ketemu saja dengan Direktur BUMDes yang nanti akan menjelaskan," ucapnya.
Lebih lanjut Kades Daniel mengatakan, mengenai harga dan spek kambing yang dipersoalkan itu sebenarnya sudah sesuai prosedur.
"Jadi kambing yang dibagikan itu besar, sehat, harganya juga cocok. Untuk itu, kalau soal kambing saya rasa tidak ada masalah, hanya tinggal menunggu sisa 23 ekor kambing yang akan di-droping pada akhir bulan ini. Dan mengenai dua ekor kambing yang mati, pihak BUMDes akan menggantikan," tandasnya.
Ketua BPD Belum Bisa Berkomentar
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPD Desa Bloro, ketika berusaha dikonfirmasi awak media belum sempat memberikan komentar lebih banyak terkait persoalan tersebut. Ia beralasan, anaknya sedang sakit, sehingga dirinya tidak bisa diganggu untuk dimintai keterangan.
"Kalau anak saya sudah sehat baru nanti saya akan menjelaskan. Untuk sekarang tanya saja kepada kepala desa," ujar Ketua BPD.
Tanggapan Direktur BUMDes Bloro
Terpisah, Direktur BUMDes Desa Bloro ketika dikonfirmasi awak media melalui sambungan WhatsApp menjelaskan, sisa kambing yang belum terealisasi akan diupayakan di-droping di akhir November 2023 atau paling lambat awal Desember tahun ini.
"Kita upayakan akhir November, atau paling lambat awal Desember. Kambing yang kami droping itu sudah sesuai spek dan harga yang pas sesuai dengan RAB," terang Direktur BUMDes.
"Kami kerja jelas harus ada untung, buat apa kalau kami kerja tidak ada untung. Kambing yang mati itu kami tidak bertanggung jawab, itu urusan dengan kepala desa. Kambing yang kami droping itu sudah disetujui oleh TPK Desa, berarti kami anggap diterima, dan kalau terjadi apa-apa bukan urusan BUMDes," tegasnya sembari mengakhiri perbincangan.***