Network
Karena itu, lanjutnya, Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan kasasi kelak bisa saja membatalkan putusan-putusan atas kedua terdakwa, sehingga semua pihak patut mengingat, bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah dan harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara, sampai ada putusan pengadilan yang bersifat final yang menyatakan kesalahannya.
“Sikap Kacabjari Waiwerang I Gede Indra Hari Prabowo yang berkoar-koar bahwa akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi Internet Desa, yang segera diumumkan setelah libur Lebaran, justru menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, apalagi koar-koar itu jelas ditujukan untuk memengaruhi persepsi publik tentang keterlibatan Agustinus Payong Boli, yang saat ini sedang diusung oleh Partai Gerindra untuk maju menjadi Calon Bupati (Cabup) Flores Timur,” ungkapnya.
Di sisi lain, kata Meridian, saat ini di Flores Timur sedang berlangsung tahapan menuju perhelatan Pilkada Serentak 2024, sehingga dipastikan para lawan politik akan menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersumber dari I Gede Indra Hari Prabowo itu untuk melakukan ‘kampanye hitam’ terhadap Agustinus Payong Boli.
Padahal faktanya, Meridian menilai tidak ada bukti yang jelas tentang keterlibatan mantan Wakil Bupati Flores Timur itu dalam kasus korupsi Internet Desa.
“Kami meminta agar Kacabjari Waiwerang I Gede Indra Hari Prabowo berpedoman pada Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang menghendaki agar pengaduan, pelaporan, dan proses hukum kasus korupsi yang melibatkan peserta Pemilu 2024 ditunda,” pungkasnya.***
