FLORES TERKINI - Sebanyak 2,3 juta tenaga honorer atau Non Aparatur Sipil Negara (ASN) kini bisa bernafas lega.
Sebab ada hembusan angin segar, bagi kalangan tenaga honorer yang merasa di ujung tanduk, terkait penghapusan status mereka di dunia pemerintahan.
Kabarnya, status honorer batal dihapus di tahun 2023, benarkah hal tersebut? Simak selengkapnya di sini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, memberikan sinyal baik bagi para tenaga honorer atau non ASN.
Pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan beberapa waktu lalu, Menteri Anas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan gegabah menghapus honorer per 28 November 2023.
Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga non-ASN atau honorer harus menempuh solusi jalan tengah yang baik.
Menteri Anas mengatakan, pemerintah sedang mencari solusi jalan tengah agar tidak ada pemecatan tenaga honorer.
Di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian karena tenaga non-ASN atau honorer sudah sangat berjasa.
Solusi jalan tengah untuk penyelesaian tenaga honorer juga sudah dibahas bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Baca Juga: Jadwal Acara NET TV Hari Ini Selasa 28 Februari 2023: Saksikan Drakor Second 20s dan High Society
Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, menyebut sedang mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah seputar tenaga honorer, sesuai arahan Presiden Jokowi.
"Presiden Jokowi sudah memerintahkan, kita sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non ASN," ujar Anas dalam siaran pers yang dikutip dari menpan.go.id, Selasa, 28 Februari 2023.
Azwar Anas menambahkan, saat ini pemerintah tengah mencari jalan tengah agar pelayanan publik tetap berjalan.
Menteri Anas menilai, tenaga non-ASN atau honorer sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan.
Pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga non-ASN yang kini jumlahnya 2,3 juta sesuai data dasar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dari jumlah tersebut, 1,8 juta di antaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak (SPTM) dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK).
Baca Juga: Jadwal Acara RCTI Hari Ini Selasa 28 Februari 2023: Saksikan Ngebor Rezeki dan Ikatan Cinta
Menteri Anas juga menyatakan, ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN namun bisa dikerjakan oleh tenaga non-ASN.
Oleh karena itu, penataan tenaga non-ASN tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi, perlu kerja kolektif dan kolaborasi antar-instansi pemerintah.
Menteri Anas juga telah membuka ruang dialog dengan forum-forum tenaga non-ASN dan mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN.
Baca Juga: Promosikan Olahan Kelor Milik Penyandang Disabilitas di Sikka, Mensos Risma: Tak Perlu Takut Efeknya
Kementerian PANRB telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR, DPD, APPSI, APKASI, APEKSI, serta BKN terkait hal ini.
Secara keseluruhan, kabar baik dari pemerintah yang tidak akan gegabah untuk menghapus tenaga honorer, bisa membuat Non ASN tersebut sedikit bernapas lega.***