Network
FLORES TERKINI - Kasus korupsi pembelian lahan di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, menyeret nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Ia disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi tersebut yang berperan sebagai pengatur alokasi dana pengadaan tanah bagi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya.
Terkait hal ini, Prasetio Edi Marsudi telah membantah. Ia juga menerangkan bahwa dirinya bukan satu-satunya orang yang terlibat dalam pengesahan anggaran untuk alokasi dana pengadaan tanah bagi Sarana Jaya.
"Bukan semata-mata saya sendiri yang melaksanakan itu (mengesahkan), dan itu juga anggaran tahun 2018. Ketua komisi saat itu bukan saya dan Koordinator (Komisi B) juga bukan saya, kok tiba-tiba ada nama saya, ini ngeri-ngeri sedap dan enggak enak," kata Prasetio pada Senin 15 Maret 2021, dikutip Floresterkini.com dari ANTARA.
Baca Juga: RAMALAN ZODIAK CINTA Selasa 16 Maret 2021: Aquarius Jangan Bicara yang Muluk-muluk
Prasetio Edi Marsudi pun menyebut nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia membeberkan bahwa Anies Baswedan sesungguhnya juga mengetahui proses penganggaran dana untuk pengadaan tanah Sarana Jaya.
“Ya Gubernur, Gubernur (Anies Baswedan) tahu kok," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta ini.
Tak hanya itu, dirinya mengungkapkan bahwa perencanaan pembelian lahan di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, bermula dari Gubernur Anies Baswedan yang kemudian diarahkan kepadanya karena posisinya sebagai Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta.
"Perencanaan pertamanya dari gubernur dan diarahkan ke saya. Kebetulan saya sebagai Ketua Banggar untuk pengesahan apakah disetujui atau tidak kan begitu," ujarnya.
