Network
FLORES TERKINI - Ibu Menteri Sosial Tri Rismaharini ketika mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR dalam rangka verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia dicerca habis-habisan terkait adanya data ganda penerima Bansos.
Yandri Susanto selaku Ketua Komisi VIII DPR RI sengaja mempertanyakan hal ini ipada Ibu Risma karena beliau khawatir selama 10 tahun belakangan ini belum adanya pembaharuan data.
Dalam kurun waktu 10 tahun mustahil jika tidak ada perubahan data kependudukan. Menurutnya, tidak mungkin selama 10 tahun masyarakat tidak mengalami perubahan data seperti alamat maupun keadaan ekonominya.
Baca Juga: Tanggapi Polemik dengan PDIP, Ganjar Pranowo Beberkan Alasan Tak Hadir di Pameran Foto Esai Marhaen
"21 juta itu basisnya apa? Kalau bisa per kabupaten/kota. Bagaimana? Karena memang harus kita lakukan dengan tegas ini, jangan sampai sekitar 110 kab/kota yang sama sekali hampir 10 tahun tidak melakukan perbaikan data," tanya Yandri pada Bu Risma dalam rapat kerja Senin, 24 Mei 2021 tersebut.
Lebih lanjtu Yandri membeberkan beberapa kasus yang berhasil ditemukan Komisi VIII terkait data ganda penerima bansos ini.
Menurut penuturannya, ketika Komisi VIII melakukan kunjungan kerja di kantor Gubernur Banten beberapa waktu yang lalu, mereka menemukan kejangalan karena prodesi-prodesi seperti tentara, polisi serta anggota DPD ikut mendapatkan bantuan sosial.
Baca Juga: Kritisi Pemerintah, Puan Maharani: Kehadiran Negara Perlu Ditingkatkan
Padahal, jika melihat secara aturan, profesi-profesi seperti ini tidak akan pernah masuk dalam daftar masyarakat penerima bansos.
