Salah satu di antaranya adalah pemeliharaan dan penguatan kohesi sosial nasional di tengah dinamika tahun-tahun politik 2022-2025, dengan Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024.
Sapto mengutarakan, dalam pelaksanaan Pemilu yang merupakan Pesta Demokrasi nasional akan senantiasa menghasilkan pilihan atas ekspresi setiap individu yang telah memiliki hak pilih.
Terkadang, kata dia, pilihan politik dalam kontestasi yang sebenarnya wajar dalam upaya menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk masa depan bangsa itu sering terjadi gesekan.
Bahkan, kenyataannya saat ini juga kerap menghasilkan polarisasi dalam masyarakat. Untuk itu, peran media sangat penting dalam menjaga pola hubungan antaranak bangsa.
“Salah satu yang bisa membantu terciptanya kehidupan demokrasi yang baik dalam menjaga dinamika politik di masyarakat adalah adalah media massa,” ujarnya.
Meski begitu, ia belum menjelaskan kapan tepatnya pelaksanaan pelatihan dan diskusi media untuk menyongsong pemilu 2024 tersebut.
Terkait waktu pelaksanaannya, Dewan Pers masih akan merumuskan rencana tersebut agar nanti berjalan matang dan lancar.
Sementara soal sengketa pemberitaan, Sapto menuturkan bahwa dalam dinamika politik yang memanas, banyak aduan yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan lembaga-lembaga lain.