Network
WARNAMEDIABALI - Kasus BLBI terkait dengan hak tagih (cessie) Bank Bali, yang melebar dan menyeret banyak pihak, menjadi sebuah bukti akan adanya sesuatu yang tidak beres dalam penanganan dan penyelesaian permasalahannya.
Dikutip dari RRI.co.id Minggu (19/7/2020), Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dalam menyikapi hal tesebut menyatakan, bahwa kasus BLBI sebagai cerminan buruknya koordinasi antar lembaga dan aparat penegak hukum yang terkait.
Atas dasar tersebut, Nawawi meminta kepada pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, dari pada menghidupkan kembali tim pemburu koruptor bentukan Kemenko Polhukam yang tidak memiliki taring pada masa lalu.
Baca Juga: Nawawi: Untuk Memburu Koruptor Sudah Ada Polri, Kejagung dan KPK
" Kasus Djoko Tjandra ini, sudah sangat nyata yang seharusnya bisa menjadi cermin betapa buruknya koordinasi antar lembaga dan aparat penegak hukum yang terkait. Peran Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sangat dibutuhkan untuk memperbaiki dan membangun koordinasi yang saat ini rapuh, agar lebih kuat lagi, dan bukan dengan melahirkan kembali tim baru ", pungkas Nawawi.
Baca Juga: Polisi Fokus Buru Djoko Tjandra
Diketahui, seperti diberitakan oleh WARNAMEDIABALI dari antaranews.com pada Selasa (14/7/2020), dimana Kemenko Polhukam akan kembali menghidupkan tim pemburu koruptor. (**)
