Network
Kemudian, ia menjabarkan pelbagai pola yang sering terjadi, yakni mempromosikan calon tertentu, pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial maupun media lainnya.
Lalu, menggunakan fasilitas negara untuk mendukung petahana, teridentifikasi dukungan dalam bentuk WhatsApp grup, dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon.
Sementara itu, motif yang terjadi adalah mendapatkan atau mempertahankan jabatan, hubungan primordial (kekeluargaan, suku, organisasi, dan lain-lain), ketidakpahaman terhadap regulasi tentang kewajiban ASN menjaga netralitas, dan faktor lainnya, karena adanya tekanan sanksi yang tidak membuat jera pelaku.
Bawaslu menyampaikan sejumlah strategi dan rekomendasi, di antaranya sosialisasi kepada seluruh ASN secara besar-besaran atau masif terkait pentingnya ASN bersikap netral baik secara daring maupun luring (media sosial, tv, cetak, pendidikan formal, sosialisasi tatap muka, kampanye, dan lain-lain).
"Lalu, yang Bawaslu lakukan adalah optimalisasi patroli pengawasan siber di media sosial. Yang 10 provinsi rawan tinggi, yang 20 kabupaten/kota rawan tinggi, jangan kasih kendor di dalam siber media sosial," kata Lolly.
Selain itu, memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan multi-stakeholder, yaitu KASN, Kemendagri, KemenPAN RB, kepolisian, dan pemerintah daerah.
"Ini menjadi salah satu cara kita meramu supaya apa yang kita khawatirkan karena potensinya tinggi terjadi di 2024, dengan kerja guyub, itu kemudian bisa kita netralisasi atau kita minimalisasi," tutupnya.***
