Network
FLORESTERKINI.com – Kabar gembira datang di awal Februari 2024 bagi para guru se-Nusantara. Bahwasanya, para guru yang selama ini mengalami kendala dalam mengikuti Program Pendidikan Guru Penggerak karena usia sudah mencapai 50 tahun kini sudah bisa mengikuti program itu.
Kepastian itu didapatkan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan Tibyan Hudaya, SE, M.MPd., Nina Anggraeni, Nunuy Nurokhman, dan Qmat Iskandar, S.Pd., M.Pd.
Informasi resmi pada Minggu, 4 Februari 2024 mengatakan, MA mencabut Pasal 6 huruf f Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak.
Baca Juga: HP Kelas Menengah! Cek Spesifikasi Oppo A79 5G: Kecanggihan 5G dalam Genggaman, Harga Bersahabat
MA menilai, regulasi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Secara tegas, MA menyatakan bahwa Pasal 6 huruf f Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak tidak berlaku umum.
Karena itu, MA kemudian memerintahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikburistek RI) untuk mencabut Pasal 6 huruf f Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak.
Baca Juga: Tunjukkan Sikap Negarawan Sejati, Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Tetap Netral Hadapi Pemilu 2024
Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., menyambut gembira kabar baik ini. Dengan bangga, pemimpin perempuan hebat ini mengatakan, PGRI akan terus berjuang untuk kepentingan para guru. Menurutnya, PGRI tidak pernah lelah untuk berjuang demi kehormatan dan kepastian hukum bagi guru pendidik dan tenaga kependidikan se-Indonesia.
"Insya Allah, perjuangan kita didengar. Langit akan mendukung perjuangan kita. Kita menolak diskriminasi bagi tenaga guru pendidik dan tenaga kependidikan. Terima kasih hakim MA, yang memberi ruang yang sama kepada semua guru tanpa membeda-bedakan yang lebih muda, senior, atau tua. Semua guru sama punya hak untuk dimuliakan," kata Prof. Unifah dalam keterangan yang diterima FLORESTERKINI.com, Senin, 5 Februari 2024.
Untuk diketahui, keberhasilan itu tidak lepas dari perjuangan yang gigih dan tidak kenal lelah yang ditunjukkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari waktu ke waktu yang selalu membuahkan hasil mengembirakan bagi para guru.
Beberapa di antaranya seperti perjuangan berdarah-darah hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru menerima Tunjangan Sertifikasi Guru (TPG) setara dengan satu kali gaji pokok, dan perjuangan peningkatan kesehjateran para guru honorer dengan lahirnya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), adalah bukti cinta PGRI bagi para guru.
Pencapaian itu juga tak lepas dari pola kerja PGRI yang tentunya berkualitas. Terima isu, kumpul data, cari referensi, buka ruang diskusi, dan melakukan perjuangan dengan berbagai cara secara sistematis, dan terukur. Semuanya inilah yang memungkinkan perjuangan PGRI jarang sekali gagal, selalu berhasil!***
