Kendalikan Harga Beras yang Melambung, Kemendagri Instruksikan Pemda Turun Cek di Lapangan

FLORESTERKINI.com – Harga beras akhir-akhir ini di sejumlah pasar mengalami kenaikan yang signifikan, sementara Pemerintah Daerah (Pemda) di beberapa tempat belum juga melakukan operasi pasar.

Terhadap kondisi ini, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dengan tegas menginstruksikan kepada Pemda untuk melakukan operasi pasar. Operasi pasar ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengendalikan harga beras yang mengalami kenaikan tersebut.

Diketahui dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), masih sekitar 75 persen daerah di Indonesia yang mengalami kenaikan harga beras.

Baca Juga: Kerja di Negeri Jiran Tanpa Dokumen Resmi, 10 PMI Asal Flores Timur Lagi-Lagi Dideportasi ‘Bale Nagi’

"Penjelasan dari Bulog bahwa stok beras kita di seluruh daerah merata dan cukup. Namun demikian, dari laporan mingguan yang kita terima bahwa 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar, jadi kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut," kata Tomsi dikutip FLORESTERKINI.com dari ANTARA, Rabu, 13 Maret 2024.

Dia juga meminta pihak Bulog untuk melakukan jemput bola dalam berkoordinasi dengan kepala daerah. Hal ini agar kepala daerah tidak hanya menerima laporan dari staf, tetapi juga melakukan pengecekan kembali ke lapangan.

“Mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar, ini 196 pemda yang melaksanakan operasi pasar, mulai dari Aceh Singkil sampai dengan Pulau Taliabu. Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup, kemudian harga naik, mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini," tegasnya.

Baca Juga: KPU RI Siap Kaji Ulang Surat Pengunduran Diri Ratu Ngadu Bonu Wulla, Hasil Pleno Berubah?

Tomsi juga mewanti-wanti seluruh pemda agar jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati perayaan Idul Fitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali.