Network
WARNAMEDIABALI - Hingga April 2020, jumlah aduan masyarakat Indonesia melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait illegal financial technology atau pinjaman daring ilegal masih mendominasi.
Saat ini masyarakat tengah mengalami kesulitan keuangan. Kemudahan persyaratan dan kecepatan proses yang ditawarkan pada pinjaman daring, menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon nasabah.
Namun mereka tidak menyadari akan bunga pinjaman yang tinggi dan denda jatuh tempo yang di luar batas ketentuan, dimana pada akhirnya membebani nasabah itu sendiri.
Apalagi praktek penagihannya seringkali dilakukan dengan cara intimidasi dan proteksi atas data pribadipun juga tidak.
Baca Juga: Kenali Sifat Aslimu Dari Genre Film kesukaan
Di sela-sela Rapat Kerja Komisi XI DPR RI secara virtual, Senin (22/6/2020), Puteri Anetta Komarudin mengatakan bahwa dengan kondisi yang ada sekarang ini, maka layanan berbasis digital diperkirakan akan semakin mendominasi industri jasa keuangan terutama layanan pinjaman daring atau pinjaman online.
Baca Juga: Tes Landing dan Take Off Bandara Blimbingsari Banyuwaangi Dalam Ranggka Kunjungan Kerja Presiden RI
“ Momentum ini akan mendorong akselerasi pengembangan pinjaman daring yang kian diminati oleh masyarakat, sehingga juga ikut mempercepat tercapainya inklusi keuangan. Oleh karena itu, ekosistem pendukung seperti penyempurnaan regulasi dan infrastruktur pengawasan, perlu terus diupayakan agar menghasilkan produk keuangan digital yang aman, bertanggung jawab, dan memprioritaskan perlindungan konsumen,” kata Puteri.
Baca Juga: Kapolres Terima Kunjungan BNNK Klungklung
Putri Anneta yang juga Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar, meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah untuk memperkuat ekosistem pendukung atas penyelenggaraan layanan tersebut.
Baca Juga: Polres Badung Gelar Bakti Sosial Kesehatan Minimalisir Transmisi Lokal
