Network
FLORES TERKINI – Metamorfosis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberi warna baru bagi upaya menjaga stabilitas keuangan nasional sebagai peran dan fungsi utamanya, terutama sejak didirikan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan resmi beroperasi pada tanggal 22 September 2005.
Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank, Suwandi, mengatakan bahwa pada awalnya LPS hanya mempunyai fungsi penjaminan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
Akan tetapi sejak Undang-Undang P2SK Tahun 2023 diterbitkan, kata Suwandi, LPS akan mengemban kewenangan dan tanggung jawab baru.
Baca Juga: Bernasib Malang Lantaran Ijazah Tak Kunjung Terbit, Alumni PDD Cristo Re Layangkan Protes
“Selain fungsi penjaminan dan fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS juga akan menjalankan fungsi atau program penjaminan polis asuransi sesuai dengan kewenangannya,” ujarnya di Bandung, Kamis, 9 November 2023.
Suwandi menjabarkan, pada tahun 2023 pasca disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK), LPS juga diamanatkan sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) untuk melindungi pemegang polis, tertanggung atau peserta dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan.
Nantinya, dalam penyelenggaraan PPP, LPS berfungsi untuk menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perusahaan asuransi dengan cara likuidasi. PPP akan mulai berlaku 5 tahun sejak UU P2SK diundangkan, atau pada tahun 2028.
