Network
Menteri Teodoro menyampaikan itu muncul setelah mengeluarkan protes diplomatik formal terhadap apa yang disebutnya sebagai 'ancaman perang secara lisan'.
Di sisi lain, pihak Kedutaan Besar China di Manila membela undang-undang baru tersebut dan bersikeras mempertahankan bahwa hal itu sesuai dengan konvensi internasional.
Baca Juga: Polemik Saksi Palsu Sengketa Tanah di Labuan Bajo, Siapa Dalangnya? Begini Kata Kejati NTT
"Banyak negara telah memberlakukan undang-undang serupa. Hukum Penjaga Pantai Filipina (PCG) tahun 2009 menetapkan PCG sebagai angkatan bersenjata dan berseragam," ujarnya.
"Tak satu pun dari undang-undang ini yang dilihat sebagai ancaman perang," tuturnya menambahkan.
China telah memprovokasi ketegangan dengan negara tetangga regionalnya dan Amerika Serikat atas klaim kedaulatannya di Laut Natuna Utara.
Baca Juga: Sinopsis IKATAN CINTA Rabu 17 Februari 2021: Andin Hamil dan Disuap 20 Juta Gugurkan Kandungan
Republik Rakyat China mengatakan bahwa seluruh jalur air sampai ke pantai Filipina, Malaysia, dan Taiwan adalah miliknya.
Klaim Beijing didasarkan pada garis sembilan-putus berbentuk U yang diukir di peta pada tahun 1940-an oleh seorang ahli geografi Tiongkok.
Pada 2016, pengadilan arbitrase internasional menolak klaim teritorial China.
