Network
FLORES TERKINI – Rapat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Lamaole, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali digelar pada Rabu 19 Mei 2021.
Sebelumnya, rapat LKPPD tersebut sempat mandek lantaran keributan yang terjadi saat rapat sedang berlangsung pada Jumat 14 Mei 2021, dengan agenda pembahasan LKPPD Desa Lamaole Tahun Anggaran 2019 dan 2020.
Rapat yang digelar pada Rabu 19 Mei 2021 kemarin pun mengambil tempat di Kantor Desa Lamaole, dengan agenda yang sama, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 48 Huruf c dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa merupakan sebuah kewajiban bagi Kepala Desa untuk melaksanakan LKPPD pada setiap akhir tahun anggaran.
Baca Juga: Parlemen Turki Dukung Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Sampaikan Aspirasi Kecam Agresi Israel
Hadir dalam rapat tersebut di antaranya pihak Pemerintah Kecamatan Solor Barat, pendamping lokal desa, seluruh anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat Desa Lamaole.
Pemerintah Kecamatan Solor Barat, melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Benediktus Masi Jawan, dalam sambutan pembukanya mengatakan bahwa LKPPD untuk setiap desa adalah sebuah kewajiban yang semestinya dijalankan setiap akhir tahun anggaran dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Hari ini adalah lanjutan penyampaian LKPPD dalam forum rapat yang digelar BPD. Saya perlu klarifikasi bahwa ini forum LKPPD bukan LPPD seperti yang terberitakan dengan pendasaran pada surat undangan pada pekan lalu,” kata Benediktus Masi Jawan.
Baca Juga: Israel Mendapat Klaim Biadap, Argentina Turut Empati Hingga Turun ke Jalan Dukung Palestina
Sekcam juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Lamaole yang menggelar Rapat LKPPD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 secara terbuka dengan turut melibatkan masyarakat Desa Lamaole.
