Network
Beberapa pertanyaan yang disampaikan PGRI Kabupaten Flores Timur dijawab Plt. Dinas PKO Flores Timur via telepon, yang difasilitasi oleh Wakil Bupati Flores Timur.
Baca Juga: Opini Seorang Warga Sikka yang Ragu dengan Covid-19 Ditanggapi Pihak Nakes, Begini Faktanya
Di balik telepon, Plt. Kadis PKO, Feri Resiona, memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan dari PGRI Flores Timur tersebut. Beberapa rangkuman jawaban yang diberikan yang bersangkutan sebagai berikut.
- Quota TK PAUD tidak ada adalah kebijakan secara nasional.
- Formasi Bahasa Inggris tidak ada, menurut PLT Kadis awalnya diusulkan 11 formasi, namun setelah diverifikasi Menpan RB, 11 formasi Bahasa Inggris dihilangkan.
- Jumlah formasi awal yang diusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebanyak 927, namun setelah diverifikasi hanya 552 yang diterima.
- Terkait penyebaran yang tidak merata, menurut Feri Resiona, formasi diturunkan oleh Menpan RB dan dipedomani.
- Formasi hasil verifikasi oleh Menpan RB dipedomani sambil membuat catatan untuk perbaikan tahun depan.
Baca Juga: Covid-19 di Flores Timur Semakin Ganas, Warganet: Meningkat Bertepatan dengan Musim Batuk
Terkait jawaban-jawaban ini, PGRI Flores Timur mendorong untuk segera dibukanya hotline yang bisa menghubungkan dengan cepat antara guru, Dinas PKO, dan Dinas Pencatatan Sipil dalam pelayanan persoalan yang ditemukan guru-guru di lapangan dalam tahapan pendaftaran.
"Ada banyak pertanyaan Bapak/Ibu guru di lapangan terkait tahapan pendaftaran, dan lembaga pemerintah dalam hal ini, lembaga teknis Dinas PKO Kabupaten Flores Timur kiranya bisa membantu teman-teman guru memberikan petunjuk dan membuka ruang komunikasi yang baik," kata Ketua PGRI Flores Timur.
Ketua PGRI Flores Timur juga mengatakan, ke depan daerah mesti lebih serius dan fokus dalam memperjuangkan nasib guru honorer di Kabupaten Flores Timur.
Menurut mantan Ketua Agupena Flores Timur ini, kuota 552 sungguh sangat kurang dari jumlah guru honor yang ada saat ini di Kabupaten Flores Timur.
"Kuota 552 sangat sangat kurang, jika dibandingkan jumlah guru honorer yang ada saat ini di Flotim. Perjuangan mesti terus dikawal sejak awal, argumentasi mesti terus dibangun hingga pemerintah pusat tahu kebutuhan dan kondiri riil di daerah,” katanya.
