Network
FLORES TERKINI - Bappeda Ende melalui Kepala Bidang PP IV Siti Sarah Muawanah meminta pemerintah desa dan kelurahan agar wajib melaporkan data yang benar-benar valid dan melakukan pengkajian ulang data di sistem DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Permintaan tersebut dilayangkannya lantaran menurutnya penduduk miskin di wilayah tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya, jika merujuk pada data penduduk miskin khususnya kategori kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ende.
Padahal, kata Siti, banyak bantuan-bantuan sosial dan intervensi pemerintah lainnya terus diberikan kepada masyarakat.
Baca Juga: Dubai Expo Jadi Peluang untuk Perubahan di Timur Tengah dan Afrika Utara, Begini Faktanya
Hal itu disampaikan Siti saat memberi tanggapan peserta di Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat Kecamatan Wolowaru, bertempat di Aula Kantor Camat Wolowaru, Jumat, 18 Februari 2022.
“Faktor apa yang kurang sebenarnya, sementara banyak bantuan-bantuan yang datang. Surat Keterangan Miskin sering kita keluarkan, bantuan sosial, bantuan bibit ternak, modal usaha dan lain-lain diberikan, artinya bukannya berkurang penduduk miskin kita, tetapi penduduk miskin kita malah bertambah setiap tahun,” kata Siti sebagaimana dilansir portal.endekab.go.id, Sabtu, 19 Februari 2022.
Karena itu, Siti meminta para kepala desa dan lurah untuk kembali mengkaji ulang data di DTKS di masing-masing wilayah kepemerintahan.
“Jadi pada kesempatan ini saya minta Bapak-Bapak Desa dan Lurah untuk kembali merivali ulang data di DTKS,” ujarnya.
Lebih lanjut Sarah menerangkan, pemerintah pusat menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional sampai 0 persen di tahun 2024 nanti.
Karena itu dia mengajak masyarakat dan segenap elemen terkait untuk mendukung target pemerintah tersebut dengan berupaya menekan angka kemiskinan, secara khusus di Kabupaten Ende.
Baca Juga: Lirik Lagu Takdir Beda yang Dinyanyikan Agatha Chelsea, Akhir Ziarah Cinta yang Diubah Waktu
“Mari kita sama-sama mendukung target penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di tahun 2024 secara nasional menjadi 0 persen. Artinya Kabupaten Ende juga harus 0 persen,” ajak Sarah.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Ende Dapil IV Mahmud yang turut hadir dalam Musrenbang tersebut lebih menyoroti masalah terkait ketidakesusaian data sekolah, antara usulan dan kondisi riil di lapangan.
“Usulnya agar admin dalam hal ini operator sekolah ke depannya harus diberi pelatihan sehingga benar-benar program dan usulan dari sekolah bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Mahmud.
Baca Juga: TERPAKSA MENIKAHI TUAN MUDA HARI INI: Sadis! Abhimana Digiring Masuk Dunia Malam oleh Sang Mertua
Selain itu, dia juga menegaskan agar urusan terkait pendidikan dan kesehatan harus benar-benar diprioritaskan Pemerintah Kabupaten Ende.
Forum Musrenbang yang diakhiri dengan penandatangan Berita Acara itu dihadiri dua anggota DPRD Kabupaten Ende Mahmud dan Fadlin Delly, Camat Wolowaru beserta jajarannya, Pimpinan OPD, para kepala desa, lurah, perwakilan masing-masing desa/kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan para undangan lainnya.***
