Network
Hery Tokan seraya menggelegarkan suaranya menegaskan, meskipun mendasari pada keterangan saksi Darius Nong Boli dan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebutkan di atas, akan tetapi oleh kedua terdakwa masih melakukan upaya hukum yakni pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Jakarta, sebagaimana dalam Akta Pernyataan Kasasi Nomor 11/Akta Pid-Sus-TPK/2024/PN.Kpg, dan Akta Nomor 12/Akta Pid-Sus-TPK/2024/PN.Kpg.
“Oleh karena perkara tersebut, belum mempunyai kekutan hukum yang tetap maka kedua bukti tersebut yang oleh Termohon dijadikan sebagai alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah menurut hukum!” tegas Hery Tokan.
Hery Tokan pun terus melantangkan pendasaran hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 pada frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai ‘minimal dua alat bukti’ sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.
Bahwa berdasar pada argumen-argumen sebelumnya, Pemohon ragu terhadap terpenuhinya dua alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan kasus Tipikor yang kini disangkakan kepadanya, sebagaimana yang diatur dalam:
- PRIMAIR: Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- SUBSIDAIR: Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- LEBIH SUBSIDAIR: Pasal 12i jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.
“Mengingat bahwa sampai detik ini, hingga Pemohon mendapatkan surat penetapan sebagai tersangka Pemohon belum pernah diperiksa baik pada tingkat penyelidikan maupun pada tingkat penyidikan,” sergah Hery Tokan.
Oleh karena itu, demikian Hery Tokan dalam lanjutan pembacaan permohonan Pemohon, dengan tegas menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada Pemohon yang tidak memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.***
