Network
FLORESTERKINI.com – Barisan Kuasa Hukum APB tampak gigih menyingkap kejanggalan terkait penetapan status tersangka terhadap mantan Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur periode 2017-2022 pada sidang praperadilan yang digelar di PN Larantuka, Rabu, 22 Mei 2024 lalu.
Yoseph Pelipi Daton, SH, Farlan Belawa Hurint, SH, Hairun Hery Tokan, SH, dan Silvester Ola Suban, SH, sebagaimana yang disaksikan awak FLORESTERKINI.com, terus melepaskan tembakan dengan sejumlah sejumlah fakta dan kekuatan argumentasi hukum.
Di peluru ketiga, Hairun Hery Tokan melantangkan penetapan tersangka oleh penyidik Kantor Kejari Cabang Flores Timur di Waiwerang (Termohon) kepada Pemohon praperadilan tersebut tidak memiliki cukup bukti.
Baca Juga: Renungan Katolik Pesta Tritunggal Mahakudus, Minggu 26 Mei 2024: Tuhan Itu Satu-satunya Allah
Hairun Hery Tokan secara tegas melantangkan, Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang kini disangkakan kepada Pemohon, hanya berdasarkan pada keterangan satu saksi dan fakta persidangan.
“Hal tersebut tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam primair Pasal 2 Ayat (1), jo Pasal 18 UU UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang lebih subsidair Pasal 12i jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandas Hery Tokan.
Lanjutnya, oleh Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur Waiwerang kepada Pemohon, hanya berdasar pada keterangan satu saksi, yaitu saksi Darius Nong Boli, serta fakta persidangan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor No.50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg atas nama terdakwa Yohanes Pehan Gelar, dan Perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg atas nama Terdakwa Yuvianus Gelang Makin.
Baca Juga: Gunung Kelimutu Berstatus Waspada, Wisata Danau Tetap Dibuka dengan Pembatasan
“Yang mana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, kepada Pemohon bersama-sama dengan Darius Nong Boli dan Andreas Pehan Lebuan dibebankan secara bersama-sama untuk mengembalikan kerugian negara,” beber Hery Tokan.
