Kerugian negara sebesar Rp250 juta yang diakibatkan oleh penyelewengan dana hibah ini berdasarkan hasil audit dari lembaga independen yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Ende.

Dana sebesar Rp250 juta tersebut merupakan alokasi dari APBD Kabupaten Ende tahun anggaran 2020 untuk rehabilitasi kapela di Desa Boafeo, Kecamatan Maukaro.

Baca Juga: Longsor Tutup Jalan, Pasien dari Mauponggo-Nagekeo Terpaksa Putar Balik

Pasal yang Disangkakan dan Potensi Tersangka Lain

BW dijerat dengan Pasal 2 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Arbin Nu'uman juga menyatakan, Kejaksaan Negeri Ende akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap potensi adanya tersangka lainnya.

Menurut Arbin, BW telah menerima dana hibah sebesar Rp250 juta dari APBD Kabupaten Ende tahun 2020 yang seharusnya digunakan untuk pembangunan kapela di Desa Boafeo.

Baca Juga: Tim SAR Gabungan Evakuasi Korban Meninggal Terseret Sungai Ndewu di Sikka

Namun, berdasarkan temuan tim penyidik, dana tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya. Hingga saat ini, progres pembangunan kapela tersebut masih nol persen.

"Kami akan mendalami lebih lanjut penggunaan dana tersebut, apakah untuk pembelian bahan atau kepentingan pribadi," jelas Arbin.

Kata dia, Kejaksaan Negeri Ende berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara tuntas demi keadilan dan transparansi.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas keagamaan yang penting bagi masyarakat Desa Boafeo.***