Network
FLORES TERKINI - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyatakan menyusun berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terhadap masyarakat.
Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam penjelasannya mengatakan bahwa salah satu program bansos terbaru yakni berupa kebijakan memberi bantuan kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai anggaran sebesar Rp7,08 triliun.
Dia kembali menegaskan bahwa data penerima bansos ini benar-benar baru.
"Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021," kata Risma dalam jumpa pers dengan media di Surabaya, Selasa, 20 Juli 2021.
Lebih dari pada itu, ada pula kebijakan berupa penyaluran beras, di mana Kemensos menyalurkan bantuan 5 kg beras khusus untuk pekerja sektor informal di Jawa dan Bali yang terdampak PPKM Darurat.
Para penerima bantuan beras ini yakni pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, hingga karyawan kontrak.
Baca Juga: Puan Maharani Minta Presiden Jokowi Sampaikan Strategi Akhir Penanganan Covid-19
Guna mewujudkan kebijakan ini, Kemensos menyediakan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3 ribu paket beras berisi 5 kg beras, dan 6 ribu paket berisi 5 kg beras untuk enam ibu kota provinsi.
Terhadap 122 Kabupaten/Kota dari jumlah 6 Provinsi ini, Tri Rismaharini mengatakan belum dapat diuraikannya.
Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dibantu TNI-Polri untuk menyalurkan beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH. Sehingga, total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kg.
Baca Juga: Kritik Jokowi, Natalius Pigai: Harus Disudahi Sebelum Indonesia Masuk dalam Kubangan
"Dengan bantuan beras, diharapkan memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi," kata Risma.
Optimalisasi Program Bansos
Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Risma menyatakan Kemensos akan mengoptimalisasi program bansos yang sudah berjalan, yaitu PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST.
Baca Juga: Perbedaan PPKM Darurat untuk Masyarakat dan PPKM Level 4 untuk Mal dan Restoran
Adapun PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.
"Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama dua bulan yakni Mei-Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan," ujar Risma.
Dia mengingatkan, meski target bantuan 10 KPM, namun di lapangan lebih dari 33 juta jiwa menerima PKH. Pasalnya, bantuan PKH diberikan berdasarkan komponan dalam keluarga.
Baca Juga: PPKM Dilonggarkan Secara Bertahap, Jokowi Minta Penyaluran Bansos Rp55,22 Triliun
Selanjutnya, anggaran bansos PKH sebesar Rp28,3 triliun, dan anggaran BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun akan disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara). Untuk anggaran BST senilai Rp15,1 triliun, disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
Hal ini bertujuan mendongkrak daya beli masyarakat, Risma pun terjun sendiri ke masyarakat, menemui warga dan menjalin dialog seperti pada Senin, 19 Juli 2021 yang lalu di Kota Surakarta.
Dengan jujur, warga Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, mengatakan telah menerima bansos.
Baca Juga: ICW Beberkan 3 Alasan Pokok guna Menanggapi Laporan KPK Terhadap Greenpeace ke Polisi
Saat pengecekan lapangan, selain membagikan bantuan berupa beras Risma juga sempat memfoto kartu identitas dan kartu PKH warga sebagai wujud transparasi Kemensos.
Sebelum meninggalkan lokasi pengecekan, Risma meminta para pendamping terus mengawal penyaluran bansos, dan segera mengatasi berbagai kendala yang menghambat penerimaan.
"Tugas pendamping itu membantu warga agar mendapatkan bansos sesuai dengan haknya, dan jika ada kendala tolong dibantu," kata Risma.***
