Network
FLORES TERKINI - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengatakan Luhut Binsar Panjaitan yang adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebagai pemimpin yang otoriter.
Sebutan pemimpin otoriter yang disematkan kepada Luhut Binsar Panjaitan ini dikarenakan ia tak mau menjawab permintaan mahasiswa tentang big data aspirasi 110 juta masyarakat yang meminta penundaan Pemilu.
Penolakan untuk membuka big data ini bukan baru pertama kali dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan, namun sudah untuk kesekian kalinya.
Baca Juga: Kabar Gembira! Kemendikbud Ristek Buka 758.018 Formasi Guru PPPK 2022, Ayo Buruan Daftar
Kali ini, lagi-lagi Luhut Panjaitan menyatakan penolakan untuk membuka data itu saat ditagih oleh mahasiswa Universitas Indonesia dalam aksi unjuk rasa di Kampus UI, Selasa 12 April 2022.
Pada kesempatan itu, Luhut Binsar Panjaitan datang ke UI kemarin untuk bertemu Rektor UI Ari Kuncoro namun ia disambut dengan unjuk rasa oleh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa UI.
Setelah melakukan pertemuan tertutup, Luhut didampingi Ari Kuncoro pun menemui puluhan mahasiswa yang tengah menggelar aksi di depan pelataran Balai Sidang UI, Depok.
Baca Juga: Rincian Formasi CPNS untuk SLTA Sederajat, Simak Petunjuknya Melalui Laman dikdin.bkn.go.id
"Mau kalian apa? Biar saya jawab," tanya Luhut kepada mahasiswa yang sedang melakukan unjuk rasa.
Pada kesempatan itu, salah satu mahasiswa yang adalah Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo mengatakan bahwa mereka ingin memprotes soal wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Kita tahu, Pak, kita baca di media bahwa Bapak Luhut menyuruh para ketua partai untuk menyuarakan wacana penundaan pemilu. Kita minta Bapak klarifikasi dan membuka big data. Apakah Bapak berani?" tanya Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo.
Baca Juga: Rico Valentino dan Putra Siregar Ditangkap Polres Metro Jakarta Atas Dugaan Kasus Penganiayaan
Mendengar pertanyaan tersebut, Luhut pun menepis anggapan bahwa dirinya yang menggulirkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Luhut, ia hanya menyampaikan aspirasi yang diterima dari akar rumput.
"Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Yang pernah saya katakan di bawah itu minta pemilu ditunda, apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak kan," ujar Luhut.
Para mahasiswa yang belum puas dengan jawaban Luhut kemudian meminta bukti soal big data 110 juta rakyat meminta penundaan pemilu yang pernah disebut oleh Luhut.
"Ada buktinya enggak, Pak? Permasalahan kita di big data," kata mahasiswa.
"Dengerin. Saya punya hak juga untuk tidak mengshare sama kalian. Tidak ada masalah, kenapa harus ribut," jawab Luhut.
Baca Juga: Indahnya Tanjung Kelayang, Surga Tropis dari Semenanjung Belitung
Para mahasiswa tetap bersikeras meminta dia membuka big data itu. Sebab, kata mahasiswa, Luhut merupakan pejabat publik yang harus mempertanggungjawabkan ucapannya soal big data tersebut.
"Kita sepakat berbeda pendapat, tapi Bapak pejabat publik perlu mempertanggungjawabkan big data ke kami semua," ujar mahasiswa.
"Apa hak kewajiban saya mempertanggungjawabkan? Seakan-akan pejabat publik mengizinkan tiga periode. Kamu berasumsi, itu tidak boleh," jawab Luhut.
Dalam perdebatan itu, Luhut menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.
Namun, para mahasiswa tidak puas dengan pernyataan singkat Luhut. Para mahasiswa terus mendesak Luhut untuk membuka big data tersebut.
"Kami minta dibuka!" teriak salah satu mahasiswa.
"Dengerin kamu anak muda, kamu enggak berhak juga nuntut saya, karena saya juga punya hak untuk tidak memberi tahu," kata Luhut.
"Otoriter nih," teriak mahasiswa.
"Kalau otoriter, saya enggak samperin kamu," jawab Luhut.***
