Network
FLORES TERKINI - Presiden RI Joko Widodo sangat marah dengan menyebutkan kata "bodoh" pada kita yang tidak mau menggunakan bahan produksi dalam negeri melainkan melalui impor dari luar negeri.
Hal tersebut dikatakannya saat meresmikan Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 pada Selasa, 14 Juni 2022.
Dalam sambutannya Jokowi mengaku bahwa dirinya sangat sedih jika masih ada Instansi pemerintah yang menggunakan produk impor padahal ada di dalam negeri sendiri.
Baca Juga: Mengejutkan! Saksi Ahli Bongkar Percakapan Randy Badjideh dengan Ira Ua, Begini Bunyinya
Jokowi juga kembali menegaskan tentang pentingnya penggunaan produk dalam negeri untuk seluruh instansi.
Penggunaan produk dalam negeri ini semestinya digunakan oleh Pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah.
Jokowi juga membeberkan sejumlah anggaran yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp2.714 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp1.197 triliun.
Menurutnya, jumlah uang sebanyak itu mestinya dimanfaatkan untuk membeli produk dalam negeri dan membangkitkan ekonomi tanah air, bukan membeli produk luar negeri.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sejumlah uang yang disebutkan di atas tadi adalah uang milik rakyat yang mana dikumpulkan dari hasil pajak.
"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH badan, PPH perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB. Dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," terang Jokowi dikutip dari PMJ News, Selasa 14 Juni 2022.
Jokowi juga mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah sudah menargetkan sekitar Rp400 triliun untuk belanja produk dalam negeri.
Baca Juga: Ketika Ponsel Pelaku Kejahatan Sudah Direset, Apakah Riwayat GPS dan Chat Masih Bisa Diambil?
Namun saat ini, realisasi dari komitmen yang ada tersebut sudah sekitar 45 persen dari target yang ditetapkan.
Untuk itu Jokowi meminta BPKP harus mengawal belanja produk dalam negeri.
"Tak ada alasannya macam-macam, speknya gak pas lah, kualitasnya gak baiklah, alasannya banyak sekali. Utamakan produk dalam negeri," jelas Jokowi.
Karena itu, Jokowi meminta kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP untuk mengawasi agar seluruh instansi patuh menggunakan produk dalam negeri.
Pemerintah pun siap memberikan sanksi yang tegas apabila tak menjalankan kebijakan itu dengan baik.
“Saya minta untuk terus mengawal secara konsisten jaga kepatuhan kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini," pungkas Jokowi.***
