Network
FLORES TERKINI - Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini masih fokus melakukan pendataan para tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah.
Pendataan yang dilakukan oleh BKN ini guna bisa memastikan jumlah semua honorer yang ada dan menghindari adanya honorer siluman yang ikut nimbrung dalam seleksi PPPK mendatang.
Hal ini dilakukan BKN selaras dengan apa yang tertuang dalam Surat Bernomor B/1511/M.SM.01.00/2022 yang diteken pada 22 Juli lalu itu.
Baca Juga: Link Live Streaming Big Match BRI Liga 1 Persib Bandung Vs Bali United: Laga Seru Bakal Tersaji
Dalam surat tersebut, Mahfud MD meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Tenaga non-ASN yang dimaksud baik itu honorer K2, non-K2, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, hingga teknis lainnya.
Surat ini sendiri merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari PNS dan PPPK sampai dengan 28 November 2023 mendatang.
Baca Juga: Buruan Daftar! Disnaker Kembali Gelar Bursa Kerja, Ini Alamat, Syarat dan Link Pendaftarannya
Di dalam surat itu juga termuat bahwa bagi para peserta yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK.
