WARNAMEDIABALI - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menjadi narasumber dalam acara talkshow live di TVRI bersama Ketua KPK Nawawi Pomolango dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah Jonahar menegaskan, pihaknya menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengelolaan aset milik pemerintah daerah (Pemda).
"Upaya itu dilakukan untuk memastikan aset daerah dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat," katanya Senin, 13/07/2020.
Dilansir dari jatengprov.go.id, dikatakan Ganjar, kerja sama dengan KPK sangat penting karena sekaligus untuk pendampingan.
Baca Juga: Makna Ngaben Dalam Agama Hindu
“Ini untuk supervisi pencegahan, karena pengelolaan aset itu dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat,” ujar Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Dosa Berselingkuh Menurut Agama Hindu
Menurutnya, kerja sama terkait pengelolaan aset daerah dengan KPK sangat membantu dan mempermudah. Selain itu, untuk memberikan informasi yang benar.
Baca Juga: Anak Pantai di Kuta Mencoba Bertahan di Tengah Ombak Wabah Covid-19
“KPK berperan untuk pendampingan. Sedangkan kita menyediakan data, fakta dan administrasi, sedangkan BPN yang bagian eksekusinya,” paparnya.
Baca Juga: 402,56 Miliar Untuk Tingkatkan Jalan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional