Network
FLORES TERKINI – Guru honorer se-Indonesia segera siapkan diri dari sekarang. Pasalnya, pemerintah akan menyediakan sebanyak 1 juta lebih formasi untuk PPPK atau ASN di 2024.
Satu juta lebih formasi tersebut disiapkan pemerintah untuk dua bidang prioritas, yakni pendidikan dan kesehatan.
Seperti yang diungkapkan Menpan RB, Azwar Anas, pemerintah akan mengangkat para tenaga honorer atau non ASN se-Indonesia menjadi PPPK atau ASN sesuai dengan dua prioritas itu.
Karena itu, di tahun 2022 dan 2023, pemerintah telah menyediakan sebanyak 700 ribu formasi untuk PPPK atau ASN. Meski demikian, dari 700 ribu formasi tersebut, baru sebanyak 400 ribu yang terserap atau yang diusulkan oleh daerah.
Menpan RB berharap, Pemda se-Indonesia bisa bergerak lebih cepat mengusulkan tenaga honorer untuk PPPK di bidang kesehatan dan pendidikan.
Dipastikan, para tenaga guru honorer akan menjadi pusat perhatian pemerintah di 2023 dan untuk seterusnya.
Baca Juga: Anak Bungsu Zaskia Adya Mecca Dilarikan ke Rumah Sakit, Ada 'Zombie' di Perut Kama...
Untuk diketahui, baru-baru ini, Menpan RB memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan PHK massal tenaga honorer atau non ASN di tahun 2023.
Pemerintah akan mencari opsi terbaik untuk menyelesaikan permasalah tenaga honorer atau non ASN, tapi tetap tidak akan menambah anggaran.
"Kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan targetnya tidak akan ada PHK massal," ungkap Azwar Anas Kamis, 2 Maret 2023 seperti dikutip Flores Terkini dari video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: MARET INI! Seleksi PPPK Teknis di Kemenpan RB akan Dilaksanakan, Ini Jadwal dan Syaratnya
Terkait para tenaga honorer atau non ASN yang bukan di bidang kesehatan dan pendidikan, tetap akan menjadi perhatian serius pemerintah.
Dalam hal ini, sebagaimana yang disampaikan Azwar Anas, pemerintah sedang menyiapkan opsi terbaik guna memastikan tak akan ada PHK besar-besaran bagi para tenaga honorer atau non ASN di 2023 ini.
"Tentu tenaga non ASN (atau honorer) tidak hanya guru dan tenaga kesehatan. Tentu di banyak tempat juga banyak (tenaga honorer yang bukan di bidang kesehatan dan pendidikan). Oleh karena itu, kita siapkan opsi terbaik," kata Azwar Anas dalam keterangan pers sidang kabinet paripurna.
Baca Juga: Lowongan Kerja BRI Tanpa Pungut Biaya: Simak Syarat, Posisi dan Cara Pendaftaran Secara Online
Sementara itu, terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah agar memastikan rencana pembatalan penghapusan honorer di 2023 dengan melakukan revisi terhadap regulasi sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan pemerintah demi kepastian hukum.
"Harapan hanya akan menjadi kenyataan jika sudah muncul regulasi yang merevisi peraturan sebelumnya. Sebelum itu terjadi, tenaga kerja honorer masih harap-harap cemas menunggu kepastian hukum," kata Mufidayati seperti dikutip Flores Terkini dari dpr.go.id. Kamis, 9 Maret 2023.***
