Network
"Yang tidak mau bergabung serta melakukan perlawanan bersenjata tentu harus dihadapi oleh TNI," ujarnya, dikutip FLORESTERKINI.com dari ANTARA, Jumat, 12 April 2024.
Menurutnya, kehadiran TNI di Papua bertujuan untuk melindungi warga dari serangan kelompok separatis yang dapat mengancam hak-hak mereka atas keamanan dan kesejahteraan.
Dalam konteks ini, upaya TNI untuk menegakkan HAM di Papua menjadi bagian integral dari upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.
Isfan menjelaskan, TNI memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga dari serangan teror kelompok separatis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 6 Ayat (1).
Dia menegaskan, konflik perang antara TNI dan separatis diatur dalam hukum humaniter, yang juga mencakup pelanggaran HAM.
"Jangan sampai BEM UI melihat secara terbalik, di mana HAM yang harus dilindungi justru di sisi kelompok separatis dan bukan warga Papua. Salah kamar itu namanya. Karena itu seperti membela musuh negara," lanjut Isfan.
Oleh karena itu, TNI dapat dianggap melanggar HAM jika dalam konflik dengan kelompok separatis mereka melanggar hukum humaniter.
Ini menunjukkan pentingnya TNI dalam menjalankan tugasnya dengan mematuhi standar hukum nasional dan internasional dalam menangani konflik di Papua.
"Jangan kemudian BEM UI malah membela HAM-nya kelompok separatis, dan malah abai terhadap pembelaan HAM dari warga Papua yang selama ini menjadi korban teror dan intimidasi dari kelompok tersebut," kata Isfan menggarisbawahi.***
