Network
FLORES TERKINI – Amerika Serikat telah mengumumkan resmi sanksi baru terkait dengan konflik yang berkelanjutan di wilayah Tigray Ethiopia.
Negara Adidaya ini mengancam akan menghukum mereka yang memperpanjang pertempuran dan mengakibatkan krisis kemanusiaan.
Perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada hari Jumat 17 September 2021, memungkinkan Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS untuk memberikan sanksi kepada para pemimpin dan kelompok jika mereka tidak segera mengambil langkah untuk mengakhiri kekerasan.
Baca Juga: AS, Inggris, dan Australia Menyetujui Pakta Keamanan Indo-Pasifik yang Baru
“Perintah Eksekutif yang saya tandatangani hari ini menetapkan rezim sanksi baru yang akan memungkinkan kami untuk menargetkan mereka yang bertanggung jawab, atau terlibat dalam, memperpanjang konflik di Ethiopia, menghalangi akses kemanusiaan, atau mencegah gencatan senjata,” kata Biden dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Aljazeera.
Biden menambahkan bahwa mereka yang ditargetkan dapat mencakup anggota pemerintah Ethiopia dan Eritrea, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), dan pemerintah daerah Amhara.
Gedung Putih mencatat bahwa semua kelompok yang disebutkan telah dituduh melakukan pelanggaran hak dalam pertempuran, yang meletus antara pasukan federal Ethiopia dan pasukan yang setia kepada TPLF, partai yang berkuasa di Tigray, lebih dari 10 bulan lalu.
Baca Juga: Vladimir Putin dan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Tukar Pandangan tentang Situasi Afghanistan
Konflik multi-partai yang meluas telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan setidaknya lima juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Pejabat AS pada hari Kamis mengatakan bahwa hingga 900.000 orang saat ini hidup dalam kondisi kelaparan di Tigray saja dengan konvoi bantuan yang secara teratur diblokir oleh pasukan Ethiopia untuk memasuki wilayah tersebut.
PBB menyebut situasi itu sebagai "blokade bantuan kemanusiaan de facto” yang sungguh merusak secara global.
Baca Juga: Putin dan Bashar al-Assad dari Suriah Gelar Pembicaraan di Moskow tentang Daerah Pemberontak
Dalam pernyataannya pada hari Jumat, Biden mengatakan dia setuju dengan PBB dan Uni Afrika bahwa “tidak ada solusi militer untuk krisis ini”.
Langkah terbaru datang setelah AS menjatuhkan sanksi pada Jenderal Filipos Woldeyohannes, kepala staf pasukan pertahanan Eritrea, pada Agustus. Pemerintah Eritrea, musuh lama TPLF, yang mendominasi politik Ethiopia sampai Perdana Menteri Abiy Ahmed berkuasa pada 2018, telah berperan penting dalam membantu pemerintah Ethiopia dalam konflik tersebut.
Pembatasan visa AS sebelumnya pada pejabat Eritrea dan Ethiopia pada bulan Mei diberhentikan oleh pemerintah Abiy sebagai upaya untuk campur tangan dalam urusan internal kami.***
