Network
FLORES TERKINI – Proposal kontroversial untuk menggambar ulang peta pemilihan Kashmir yang dikelola India telah menyebabkan kecemasan dan kemarahan.
Hal itu datang dari kalangan Muslim di kawasan itu, yang mengatakan langkah itu bertujuan untuk “melemahkan” mereka.
Pada bulan Maret tahun lalu, komisi delimitasi yang dipimpin oleh mantan hakim Mahkamah Agung India ditunjuk oleh pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi.
Baca Juga: Indonesia Komit Jalin Kerja Sama dengan PBB, Antonio Guterres Beri Apresiasi Tinggi
Beliau ditugaskan untuk menggambar ulang batas-batas daerah pemilihan yang mengirimkan perwakilan ke majelis negara bagian.
Pada 20 Desember, panel memberi tahu lima anggota asosiasinya – tiga dari Konferensi Nasional regional dan dua dari Partai Bharatiya Janata Party (BJP) Modi.
Informasi tersebut ialah bahwa mereka mengusulkan untuk menambah enam kursi majelis di wilayah Jammu dan hanya satu kursi di lembah Kashmir.
Baca Juga: Protes Dipenjara Tanpa Tuduhan yang Jelas, Tahanan Palestina Lakukan Aksi Mogok Makan 141 Hari
Majelis negara bagian di Kashmir yang dikelola India dibubarkan pada Agustus 2018, setahun sebelum New Delhi membatalkan undang-undang yang memberikan otonomi terbatas ke wilayah yang disengketakan dan membaginya menjadi dua wilayah yang diatur secara federal Jammu-Kashmir dan Ladakh.
