Network
Usai diresmikan, dugaan korupsi terkait pembangunan rumah sakit tersebut pun mencuat. Awalnya, kasus ini ditangani oleh Polres TTS setelah mendapat laporan adanya dugaan korupsi dalam pembangunan RS Boking.
Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik dari Unit Tipikor Reskrim Polres TTS, ditemukan jika pada saat diresmikan sebagian bangunan rumah sakit itu sudah dalam kondisi rusak.
Kini, kasus tersebut telah diambil alih oleh Ditkrimsus Polda NTT, tepatnya sejak tahun 2020 lalu. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut diketahui bahwa dari nilai kontrak pembangunan RSP Boking sebesar Rp17,4 miliar, polisi menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp14,5 miliar.
Baca Juga: Diduga Korupsi Dana SPI, Rektor Unud Bali Dicecar 48 Pertanyaan Selama 9 Jam, Begini Hasilnya
Kemudian, kasus ini dilimpahkan dan masih dalam status penyelidikan pasca dilakukan gelar perkara di Polda NTT pada akhir Juni 2020 lalu.
Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun sudah melakukan supervisi atas kasus ini. Terpisah, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Irjen Polisi Didik Agung Wijanarto beberapa waktu lalu mengatakan bahwa kasus RSP Boking sudah lama menjadi perhatian KPK.
“Ada beberapa kasus korupsi yang kita supervisi, saya kurang hafal tetapi salah satunya adalah kasus ini (RSP Boking, red)," kata Didik Agung.
Ia menyatakan optimistis bisa mengungkap kasus dugaan korupsi RSP Boking dan berharap tidak diambil alih lagi oleh KPK sebagaimana kasus korupsi lainnya di NTT. "Jangan sampai diambil alih lagi dong," imbuhnya.***
