Pemda Flores Timur Wajib Bayar Hak Nakes Senilai Rp5,6 Miliar! KPK Siap Kawal Sampai Tuntas

FLORES TERKINI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Flores Timur (Flotim), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diwajibkan untuk membayar hak para tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka sebesar Rp5,6 miliar.

Jumlah uang sebesar miliaran rupiah itu merupakan uang jasa pelayanan pasien COVID-19, yang selama ini belum dibayarkan oleh Pemda Flotim, meskipun para Nakes sudah turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Dian Patria, Kepala Satuan Tugas Direktorat 5 Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, saat melakukan kunjungan ke RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka pada Jumat, 21 Juli 2023.

Baca Juga: PENTING! Kemenkes Buka Rekrutmen Nakes Penugasan Khusus Berbasis Tim dan Individu, Buruan Daftar

Dian Patria mengatakan, jasa pelayanan pasien COVID-19 ini sudah diaudit oleh BPK dan harus dibayar oleh Pemda Flotim kepada para Nakes di RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka.

"Jasa pelayanan pasien COVID-19 itu sudah ada audit BPK, dan sesuai dengan hasil audit dari BPK itu juga sudah jelas 5,6 M harus dibayar oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

Ia mengatakan, KPK akan mengawal proses pembayaran upah Nakes pada RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka tersebut.

“Harus dibayar, kita akan kawal. Tidak ada urusan yang lain nanti, misalnya APH atau yang lain, kalau Pemda mau bayar,” tegasnya.

Baca Juga: Nakes Keluhkan Atap Puskesmas Ritaebang Hasil Proyek yang Bocor, Mahlin ‘Senggol’ Peran PPK dan Dinkes Flotim

Sebelumnya, perwakilan lembaga independen anti rasuah tersebut menyambangi RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka, Flores Timur. Kedatangan rombongan disambut dengan sebuah peti mati dan karangan bunga yang bertuliskan: ‘RIP Hak Nakes 5,6 Miliar’.

Peti mati tersebut diketahui merupakan simbol matinya hati nurani para pemimpin di Kabupaten Flotim yang enggan membayar hak para Nakes di RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka hingga saat ini.

Pada peti mati yang diperkirakan memiliki panjang satu meter itu juga terdapat tulisan: ‘Welcome KPK. K (kami butuh autopsi untuk) P (Pemberantasan) K (Korupsi)’.

Baca Juga: Molornya Pembangunan Puskesmas Ritaebang Bikin Nakes Tak Nyaman Kerja, Kapus Akui Sudah Laporkan ke Dinas

Selain itu, terdapat juga sebuah karangan bunga yang diletakkan persis di samping peti mati tersebut. Pada karangan bunga itu juga terdapat tulisan: ‘Rip Hak Nakes 5,6 M, Jasa COVID-19’.

Hal tersebut merupakan aksi dari para Nakes di RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka, gegara hak jasa pelayanan pasien COVID-19 senilai Rp5,6 miliar atau 40 persen dana klaim sebesar Rp14,1 miliar yang bersumber dari klaim Kementerian Kesehatan RI belum dibayar oleh Pemda Flotim.***