Network
“Saudara Antonius Djentera Betan sedang terikat status dirinya sebagai penyelenggara pemilu dengan perundang-undangan yang telah diatur terkait kepemiluan,” katanya.
Robert lantas merincikan sejumlah UU yang dinilainya masih punya keterikatan dengan status Antonius Djentera Betan sebagai Ketua Komisioner KPUD Flores Timur.
Peraturan-peraturan dimaksud di antaranya UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan KUHP Pasal 310 ayat 1 tentang Pencemaran Nama Baik.
“Laporan ini saya buat berdasarkan beberapa pertimbangan hukum dikarenakan pada saat Saudara Antonius Djentera Betan mengeluarkan pernyataan rasis, beliau sedang terikat status sebagai penyelenggara pemilu yang sudah diatur dalam undang-undang dan telah diangkat sumpahnya sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini sebagai Komisioner KPUD Flores Timur,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap pasca laporannya tersebut diterima oleh pihak Polres Flotim, baik dirinya maupun Ketua KPUD Flores Timur Antonius Djentera Betan, dapat segera dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait masalah itu.
Sementara itu, Ketua KPUD Flotim Antonius Djentera Betan yang coba dihubungi FLORESTERKINI.com untuk dimintai tanggapannya terkait laporan yang sudah dilayangkan Robert Ledor itu, hingga berita ini diterbitkan belum juga membalas pesan dari awak media.***
