FLORES TERKINI - Informasi terbaru, kebijakan PPKM Darurat masih terus dilanjutkan hingga 2 Agustus.
Meski begitu, istilah yang dipakai bukan lagi PPKM Darurat, tapi PPKM Level 4. Melihat kenyatan ini, Partai Amanat Nasional (PAN) berharap agar bantuan sosial (bansos) PPKM bisa tepat sasaran.
Sebelumnya, lantaran dilanda pandemi Covid-19 yang secara tiba-tiba naik tajam, pemerintah lalu mengeluarkan kebijakan dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Baca Juga: PPKM Level 4 Langsung Diterapkan di 45 Kabupaten-Kota Luar Jawa-Bali dan 276 Daerah PPKM Level 3
Rencana awal, penerapan PPKM Darurat ini berakhir tanggal 20 Juli 2021. Hanya karena beberapa alasan, setelah melakukan beberapa evaluasi, PPKM Darurat kembali diperpanjang hingga 26 Juli 2021.
Kini, menjelang hari terakhir berlakunya PPKM Darurat, pemerintah kembali melakukan evaluasi dan sudah membuat keputusan. PPKM Darurat atau PPKM Level 4 diperpanjang hingga 2 Agustus 2021.
Dengan keputusan ini, kebijakan pelonggaran pengetatan atau kebijakan relaksasi yang awalnya akan mulai diterapkan di berbagai kabupaten/kota ini sepertinya harus ditangguhkan dulu sambil melihat situasi dan kondisi.
Baca Juga: Terakhir Hari Ini, Begini Cara Cetak Kartu Pendaftaran CPNS 2021 di sscasn.bkn.go.id
Menjelang pengumuman hasil evaluasi pemerintah terkait masa berlaku PPKM Darurat, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, berharap agar bansos PPKM ke depannya bisa tepat sasaran, jika memang PPKM mau dilanjutkan.
Menurutnya, perpanjangan masa berlaku PPKM tanpa jaring pengaman dan bansos, maka kebijakan perpanjangan tersebut tidak akan efektif.
"Satu hal yang perlu dicatat, jika pemerintah ternyata nanti akan memperpanjang, maka harus dipastikan bahwa jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus benar-benar diberikan ke masyarakat dan tepat sasaran," kata Saleh, Minggu 25 Juli 2021.
Baca Juga: Sandiaga Uno Kucurkan Bantuan Beasiswa, Simak Syarat dan Besaran Uang hingga Link Pendaftarannya
Masih menurut penjelasan dari Saleh Partaonan Daulay, jika Bansos PPKM tidak tepat sasaran, maka jangan heran jika masih saja orang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.
Fakta nyata di lapangan membuktikan kalau masih banyak orang yang benar-benar terdampak dengan PPKM ini belum mendapatkan bantuan yang pada dasarnya merekalah yang berhak menerimanya.
Perhitungan dan data para penerima bantuan sosial selama penerpan PPKM Level 4 juga harus benar-benar diperhitungkan. Hal yang ditakutkan adalah ada masyarakat yang faktanya menerima bansos malah tidak sama sekali.
"Subsidi dan bantuan sosial itu ‘kan tidak di seluruh Indonesia. Hanya di daerah yang diberlakukan PPKM Darurat atau PPKM Level 4. Perhitungan terhadap hal ini juga harus dilakukan secara cermat. Harus dipastikan tidak ada masyarakat yang dilupakan," lanjut Saleh.
Selain itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN ini menyarankan agar pemerintah dalam mengumumkan hal-hal terkait perpanjangan atau pelonggaran PPKM agar bisa menyebutkan dengan jelas alasannya tanpa ada yang ditutup-tutupi.***