FLORES TERKINI - Polemik internal antara Masinton Pasaribu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mencuat pasca ucapan yang disampaikan oleh sang politisi tersebut.
Masinton diketahui mengatakan pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tentang kecil kemungkinan PDI Perjuangan bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat untuk kepentingan Pilpres 2024, sebagai pernyataan pribadi Hasto.
Atas ucapannya itu, DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat teguran terhadap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Masinton Pasaribu lantaran.
Baca Juga: Benarkah DPR RI Setujui Draf RUU Pembentukan Provinsi Flores? Simak Fakta Berikut Ini!
Surat ini dikeluarkan lantaran Masinton telah berbicara ke ruang publik soal peluang kerja sama antara partai tersebut dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Dikutip dari ANTARA, Hasto Kristiyanto di sela-sela acara Festival Ikan Bakar Nusantara di Jakarta, Sabtu 25 Juni 2022 membenarkan bahwa Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan PDI Perjuangan.
Dan kepadanya akan mendapatkan sanksi teguran lantaran berbicara terkait konten yang bukan lingkup tanggung jawabnya.
Baca Juga: TERBARU! Jual Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi dan NIK, Kapan Mulai Berlaku?
"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan, dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan, dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART Partai," kata Hasto dikutip dari ANTARA.
Hasto kembali menegaskan bahwa setiap anggota PDI Perjuangan harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup masing-masing.
"Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," tegasnya.
Baca Juga: DPR RI Setujui Draf RUU Pemekaran 5 Provinsi di Indonesia, Flores Bakal Berdiri Sendiri?
Hasto juga menegaskan bahwa sangat sulit bagi PDI Perjuangan untuk membangun kerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat dengan melihat seluruh kebijakan.
"Sehingga, itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded (terikat), membangun kerja sama, ada yang berbeda," katanya.
Guna memahami sikap politik PDI Perjuangan terkait koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat, dia mengaku menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan.
Baca Juga: Kilas Balik Perjuangan Amposh FC Jr Menuju Menpora Cup U16: Berawal dari Mimpi, Bermuara pada Bukti
Dalam Rapimnas PKS, lanjut Hasto, banyak kritik yang dilontarkan dari partai berbasis Islam itu terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo.
PDI Perjuangan bisa memahami itu sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan serta sebagai bagian dari check and balance.
Namun demikian, dirinya kembali mengatakan bahwa pihaknya sangat menghormati ideologi PKS sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan.
"Jadi, selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan; tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda," tambahnya.
Begitu juga terkait dengan Partai Demokrat, dia mengatakan aspek historis antara PDI Perjuangan dan partai berlambang mercy itu masih bisa dilakukan proses rasionalisasi.
Namun, dia menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan kepada rakyat dan tak sejalan dengan fundamental PDI Perjuangan.
"Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY," katanya.
Dalam politik, lanjutnya, kerja sama itu menjadi hal penting, namun harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.
"Jadi, sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara; tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas," ujar Hasto.***