Network
FLORES TERKINI - Menyimak dinamika politik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, terutama persoalan internal Partai Demokrat yang kini tengah mengalami perpecahan, Peneliti Politik Indonesia Saiful Mujani memberikan penjelasan dan tanggapan.
Menurutnya, dinamika politik yang terjadi saat ini sepertinya mengindikasikan bahwa terjadi fenomena politik yang mana pemerintah sedang melemahkan oposisi.
Padahal, dalam sistem demokrasi modern, oposisi yang berimbang sangatlah penting peranannya untuk menjaga kekuasaan agar tidak otoriter melalui efektifnya mekanisme check and balance.
Baca Juga: Mbak You Terawang Amanda dan Arya Sakola: Bukan Cinlok yang Terjadi, tapi Cinta Keluarga
"Selama ini Demokrat oposisi di DPR, dan KSP Moeldoko ambil alih Demokrat merupakan wujud semakin tintasnya pelemahan oposisi setelah sebelumnya Prabowo dan Gerindra takluk," ujar Saiful Mujani di akun twitternya pada Sabtu 6 Maret 2021.
Apa yang disampaikan Saiful Mujani ini tak lepas dari konteks polemik internal Partai Demokrat yang kini mengalami dualisme kepemimpinan pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat digelar pada Jumat 5 Maret 2021 yang lalu di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Bagi Saiful Mujani, menjadi ironis lantaran pelemahan oposisi oleh pemerintah justru dilakukan oleh pemerintahan yang lahir dari proses demokrasi itu sendiri.
Baca Juga: Ernest Prakasa Angkat Bicara Lagi: Masalahnya Bukan KLB tapi Ketua Barunya Kabinet Jokowi
Saiful Mujani juga menerangkan bahwa demokrasi dunia atau global yang mengalami penurunan atau resesi disebabkan oleh oposisi yang tidak kuat dan berimbang dikarenakan oleh pelemahan yang dilakukan oleh pemerintah.
"Melemahnya demokrasi di dunia karena pelemahan oposisi oleh pemerintah yang ironisnya adalah hasil demokrasi," tandas Saiful Mujani.
Sebelumnya, Saiful Mujani juga mengomentari terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Menurutnya, tidak lazim dalam sebuah negara demokrasi, kisruh internal sebuah partai politik melibatkan pihak eksternal partai, apalagi pihak eksternal itu adalah pejabat negara.
Baginya, seharusnya negara justru melindungi semua partai. Ini diterangkan Saiful Mujani mengingat Moeldoko sendiri kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Respon Pemerintah Terkait KLB Partai Demokrat
Sejauh ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait polemik keabsahan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca Juga: Bukan Hanya Orang Dewasa, Ternyata Bayi Juga Butuh Pijatan untuk Memperlancar Pencernaan
Namun dalam beberapa kesempatan, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengatakan bahwa belum ada masalah hukum terkait dengan kasus KLB Partai Demokrat. Sebab menurut Mahfud MD, belum ada laporan resmi terkait hasil KLB kepada pemerintah.
Lebih lanjut, Mahfud MD menerangkan bahwa kepengurusan yang resmi yang terdaftar di pemerintah saat ini ialah kepengurusan Partai Demokrat yang mana Agustus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umumnya.
"Sekarang, pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY," terang Mahfud MD dalam tayangan video Kemenkopolhukam di Jakarta, Sabtu, 6 Maret 2021.
Baca Juga: TikTok Luncurkan Fitur Baru, Dijamin Pengguna Bakal Makin Betah
Polemik Parai Demokrat bermula dari adanya dugaan kudeta kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal partai. Dugaan ini disampaikan secara resmi oleh AHY pada 1 Februari 2021 yang lalu.
AHY menuding KSP Moeldoko merupakan salah satu aktor penting di balik upaya kudeta itu. Namun, Moeldoko membantah tudingan tersebut.
Kini, Moeldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru periode 2021-2025 berdasarkan keputusan KLB tersebut.***
