Network
FLORES TERKINI - Salah satu tokoh bangsa yang juga adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyoroti sikap pemerintah terkait kasus Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Menurut Jimly Asshiddiqie, pemerintah harus bersikap netral. Ia memberikan pandangan bahwasanya netralitas pemerintah dalam kasus KLB Partai Demokrat ini bisa dilakukan dalam dua cara, yakni pertama, tidak mengesahkan pendaftaran pengurus KLB Partai Demokrat tersebut dan kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti Moeldoko dan mengangkat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang baru.
"Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus KLB tersebut & (2) presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya", terang Jimly Asshiddiqie di akun twitternya pada 6 Maret 2021.
Kalau Pemerintah hendak mmastikn sikap netralnya, bisa sj Pemerintah (1) tdk mngesahkan pndaftaran pngurus "KLB" tsb & (2) Presiden angkat KSP baru utk gantikan Moeldoko sbgmana mestinya. https://t.co/YjwGNcIdti— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) March 6, 2021
Baca Juga: Polemik KLB Demokrat, Mahfud MD Sentil Sikap Pemerintahan SBY Saat Kisruh PKB 2003
Sikap pemerintah terhadap KLB Partai Demokrat ini memang tengah menjadi sorotan. Pasalnya, pengakuan pemerintah menjadi sangat penting untuk menegaskan polemik mengenai keabsahan dari KLB Partai Demokrat.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD memang telah memberikan pandangan soal legalitas KLB ini. Bahwasanya menurut Mahfud, legalitas KLB ini keputusan akhirnya nanti berada di tangan pengadilan.
Dalam hal ini, menurut Mahfud MD pemerintah hanya akan meneliti keabsahan KLB ini berdasarkan UU dan AD/ART partai politik. Berdasarkan itu, pemerintah akan membuat keputusan.
Sejauh ini, polemik internal Partai Demokrat telah menyedot atensi publik. Tak pelak, kasus ini pun sudah menjadi bagian dari dinamika politik nasional beberapa hari belakangan ini.***
