Network
"Itu ekspresi dari adik-adik mahasiswa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspon dengan data dan fakta. Oleh karena itu apabila ada data-data kita berdiskusi," kata Donny Gahral.
Dalam waktu yang sama juga Donny menegaskan kalau pemerintah bukan antikritik, tapi ketika kritikan dibarengi dengan pengungkapan fakta, maka itu adalah sebuah kinerja kritikus yang bagus.
Baca Juga: Beri Gelar Jokowi The King of Lip Service, BEM UI Dipanggil Rektorat
"Tetapi bahwa saya harus tegaskan pemerintah tidak antikritik, asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspon," tambah dia.
Sebelumnya, pada hari Sabtu 26 Juni 2021 BEM UI mengunggah statusnya di 2 media sosial yang isinya mengeritik pemerintahan Jokowi.
Salah satu contoh kritikan tersebut misalnya: "Katanya, Jokowi Umbar Janji Perkuat KPK tapi faktanya malah sebaliknya, Deretan upaya Pelemahan KPK, dari Revisi UU, KOntroversi Firli Bahuri hingga Tes Alis Status ASN", bunyi salah satu tulisan di foto yang diunggah.
Baca Juga: Sebut UU Lebih Tinggi dari SKB, PKS Desak Pemerintah Segera Lakukan Revisi UU ITE
BEM juga mempertanyakan Jokowi yang merindukan dirinya untuk didemo, tapi yang terjadi di lapangan malah terjadi penangkapan dan tindakan represif aparat kepada mahasiswa.
Menanggapi hal ini, Donny Gahral menegaskan jika semu aksi demonstrasi tidak bisa disamaratakan. Jika dalam aksi tersebut ada unsur pidana, maka wajar jika ada penangkapan.
"Kalau soal demo, kita tidak bisa generalisir, harus dilihat satu per satu, case per case, apakah demonya mengandung unsur pidana sehingga ditangkap. Pada intinya pemerintah tidak antikritik asal kritik tersebut sesuai data dan fakta dan kita meresponnya dengan data dan fakta juga," pungkas Donny Gahral.***
