Begini Respon Istana Terkait Julukan Jokowi The King of Lip Service dari BEM UI

- 28 Juni 2021, 01:30 WIB
Postingan akun twitter @BEMUI_Official yang bermuatkan keterangan JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE.
Postingan akun twitter @BEMUI_Official yang bermuatkan keterangan JOKOWI: THE KING OF LIP SERVICE. /Twitter.com/@BEMUI_Official/

FLORES TERKINI - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melemparkan kritikannya pada pemerintah dengan menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service. Kritikan sekaligus julukan ini diunggah melalui media sosial.

Dua akun media sosial milik BEM UI, yakni di Instagram (@bemui_official) dan Twitter (@BEMUI_Official) mengunggah status yang sama. Poin penting yang disampaikan adalah Jokowi sering mengobral janji.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis BEM UI seperti yang dikutip dari akun twitter @BEMUI_Official.

Baca Juga: Fadli Zon Kecam Sikap Rektorat UI Terhadap BEM UI: Sungguh Memalukan

Menanggapi kritikan ini, pihak istana akhirnya buka suara. Menurut Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, jika segala aktivitas kemahasiswaan di kampus merupakan tanggung jawab pimpinan UI. Sayangnya, Fadjroel sepertinya enggan membahas kritikan BEL UI ini.

"Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggung jawab Pimpinan Universitas Indonesia," kata Fadjroel pada Hari Minggu, 27 Juni 2021.

Berbeda dengan Fadjroel, Donny Gahral selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden memberikan penilaiannya terhadap kritikan serta julukan BEM UI untuk Jokowi ini.

Baca Juga: BEM UI Kritik Jokowi Sebagai The King of Lip Service, Faisal Basri: BEM UI Tidak Asal Ngomong

Menurutnya, kritikan yang dilontarkan oleh BEM UI ini merupakan salah satu bentuk ekspresi. Hanya saja, menurut Donny, segala kritikan harus diimbangi dengan bukti dan fakta.

"Itu ekspresi dari adik-adik mahasiswa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspon dengan data dan fakta. Oleh karena itu apabila ada data-data kita berdiskusi," kata Donny Gahral.

Dalam waktu yang sama juga Donny menegaskan kalau pemerintah bukan antikritik, tapi ketika kritikan dibarengi dengan pengungkapan fakta, maka itu adalah sebuah kinerja kritikus yang bagus.

Baca Juga: Beri Gelar Jokowi The King of Lip Service, BEM UI Dipanggil Rektorat

"Tetapi bahwa saya harus tegaskan pemerintah tidak antikritik, asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspon," tambah dia.

Sebelumnya, pada hari Sabtu 26 Juni 2021 BEM UI mengunggah statusnya di 2 media sosial yang isinya mengeritik pemerintahan Jokowi.

Salah satu contoh kritikan tersebut misalnya: "Katanya, Jokowi Umbar Janji Perkuat KPK tapi faktanya malah sebaliknya, Deretan upaya Pelemahan KPK, dari Revisi UU, KOntroversi Firli Bahuri hingga Tes Alis Status ASN", bunyi salah satu tulisan di foto yang diunggah.

Baca Juga: Sebut UU Lebih Tinggi dari SKB, PKS Desak Pemerintah Segera Lakukan Revisi UU ITE

BEM juga mempertanyakan Jokowi yang merindukan dirinya untuk didemo, tapi yang terjadi di lapangan malah terjadi penangkapan dan tindakan represif aparat kepada mahasiswa.

Menanggapi hal ini, Donny Gahral menegaskan jika semu aksi demonstrasi tidak bisa disamaratakan. Jika dalam aksi tersebut ada unsur pidana, maka wajar jika ada penangkapan.

"Kalau soal demo, kita tidak bisa generalisir, harus dilihat satu per satu, case per case, apakah demonya mengandung unsur pidana sehingga ditangkap. Pada intinya pemerintah tidak antikritik asal kritik tersebut sesuai data dan fakta dan kita meresponnya dengan data dan fakta juga," pungkas Donny Gahral.***

Editor: Ade Riberu


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah