Network
FLORES TERKINI - Terkait dengan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, telah memunculkan reaksi dan berbagai tanggapan dari kalangan anggota DPR RI Komisi X yang memang membidangi masalah pendidikan.
Tanggapan yang berupa saran dan kritik bahkan permintaan yang ditujukan kepada presiden agar Nadiem Makarim di reshufle sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI.
Himmatul Aliyah anggota Komisi X DPR RI, mengatakan bahwa Kemendikbud memang telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ, tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya handphone dan telepon rumah.
Baca Juga: Sosialisasi Webinar KPU Denpasar dengan Universitas Mahasaraswati
Tapi responden yang dilibatkan, tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena survei yang diadakan tidak menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki alat komunikasi.
Baca Juga: Operasi Patuh Lempuyang 2020 Polresta Denpasar Kembali Bagikan Helm Kepada Pengendara
Menurut Himmatul Aliyah, pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dinilainya masih belum berhasil. Karena itu, dia meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meninjau ulang program PJJ tersebut agar pelaksanaannya bisa lebih baik.
Baca Juga: Peletakan Batu Pertama Dua Pelabuhan Oleh Menhub Untuk Mendukung Pariwisata Bali
Apa yang disampaikan oleh Himmatul Aliyah memang benar adanya.
Telusur awak media WARNAMEDIABALI ke Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Jawa Tengah, pada Selasa 28 Juli 2020, didapatkan fakta dimana desa tersebut sangat sulit untuk mendapatkan akses internet.
Baca Juga: Simulasi Penanganan Unjukrasa, Massa Dibubarkan Paksa oleh Pasukan Dalmas Polres Tabanan
Desa Kaliputih adalah sebuah desa di wilayah selatan Kabupaten Kendal, jaraknya 42 km dari pusat kota Kendal dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung.
Baca Juga: Danrem 163/Wira Satya Ingatkan Jajaran Untuk Jauhi Narkoba, Sayangi Keluarga Kita
Selain itu, faktor sumber daya manusia, dalam hal ini orangtua, juga tidak sepenuhnya mendukung. Faktor sosial ekonomi adalah faktor lain yang menjadi penghalang suksesnya program PJJ.
Baca Juga: Polsek Kuta Utara Selidiki Penyebab Kebakaran Toko Kencana
Kondisi di Dusun Cipluk Desa Sidokumpul Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, juga setali tiga uang. Akses internet menggunakan telepon pintar sangat sulit dilakukan karena terkendala karena ketiadaan sinyal telepon seluler. Kondisi sosial ekonomi penduduknya yang 90 persen sebagai petani juga menjadi hambatan yang sangat sulit dicari jalan keluarnya.
Baca Juga: Keluarga Apresiasi, Polisi Ungkap Kasus Orderan Fiktif Jungsemi Kendal
Sementara itu, saat mengunjungi sejumlah sekolah di Bogor Jawa Barat, Kamis (30/07/2020), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Baca Juga: Polisi Tangkap Pelaku Teror Orderan Fiktif Jungsemi Kendal
Nadiem menyebutkan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain kwalitas jaringan internet, penyediaan sarana pembelajaran, pengadaan kuota, penyederhanaan kurikulum, dan penerapan pendidikan karakter.
Baca Juga: Ibu Hamil Tersebut Akhirnya Melahirkan di Atas Mobil Patroli Polisi
Terkait dengan jaringan internet, sebagai faktor penentu dalam penyampaian konten pembelajaran kepada para siswa, Nadiem menyatakan berkomitmen untuk memperbaiki kualitas jaringan. Akan tetapi harus ada kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas jaringan internet.
Baca Juga: Satu Pegawai Positif Corona, Balaikota Solo Tutup
"Dari kunjungan ini, saya berharap bisa mendapatkan masukan secara langsung dari para pengguna layanan pendidikan demi meningkatkan kualitas kebijakan," kata Nadiem.
Baca Juga: Manfaat Pijat Batu Panas (Hot Stone Massage)
Menurut Nadiem, model pembelajaran sekarang ini, lebih mengedepankan pada unsur fleksibilitas. Dimana sekolah bisa mengatur apa yang cocok untuk kondisi setempat.
Baca Juga: Menteri Perhubungan Dukung Pembukaan Pariwisata Bali, Dengan Penerapan Protokol Kesehatan.
Lebih lanjut Mendikbud mengatakan bahwa telah menerima masukan dengan rencana menetapkan satu aplikasi yang dapat digunakan secara massal oleh sekolah dalam PJJ.
Baca Juga: Guspardi: Pilkada 2020 Tidak Mungkin Diundur Lagi
"Tidak ada yang menginginkan PJJ. Saya mengklaim kebijakan PJJ bukanlah kebijakan Kemendikbud. Kita tengah berupaya untuk mengembalikan pembelajaran ke sekolah dengan memastikan keamanan dan kesehatan bagi seluruh warga pendidikan," ujar Nadiem.
Baca Juga: Wisata Taman Jinja Bernuansa kan Ala Jepang di Besakih Bali.
Hal yang berbeda diutarakan oleh Syaiful Huda Ketua Komisi X DPR RI.
Syaiful mengatakan kebijakan pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) telah menunjukkan bahwa Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak memahami peta pendidikan di Indonesia.
Baca Juga: Membuat Kue Roti Panada yang Enak
"Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar dengan penerapan pembelajaran jarak jauh. Harusnya dipetakan dulu, berapa sih anak sekolah Indonesia yang tidak punya ponsel pintar, dan berapa banyak anak punya ponsel pintar tapi enggak punya kuota," kata Syaiful di Jakarta, Jumat (31/7/2020).
Baca Juga: Konsumsi Jeruk Bantu Sistem Kekebalan Tubuh
Politisi PKB ini pun menduga, Nadiem tidak mengetahui, total sekolah yang tidak sanggup melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Karenanya, dia pun mendesak Nadiem segera melakukan koordinasi dengan dinas-dinas pendidikan di kabupaten/kota, untuk bisa melihat data siswa mulai dari lapisan bawah, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Baca Juga: E-Sport Piala Menpora 2020 Digelar Agustus 2020
Diketahui, data perencanaan digitalisasi nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau 4G. Dimana ada 9.113 desa/kelurahan di antaranya merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Baca Juga: Faktanya, Korupsi Djoko Tjandra Ternyata Hanya Korupsi Kelas Bawah
Dari keseluruhan wilayah Indonesia, hanya 49,33 persen yang terfasilitasi jaringan 4G, 44,35 persen terfasilitasi jaringan 3G, dan 68,54 persen terfasilitasi jaringan 2G. Artinya ada 31,46 persen wilayah yang belum terfasilitasi.***
