Network
FLORESTERKINI.com - Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati telah mengajukan permintaan kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) untuk meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk memperkokoh peran IIF dalam mendukung sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Dalam IIF’s Anniversary Dialogue bertema "The Dynamics of Sustainable Infrastructure Financing and Its Roles in Achieving Food Security", Sri Mulyani menyarankan sebaiknya menghindari beban birokrasi dan administrasi yang tidak efisien. Sebaliknya, buatlah sistem tata kelola yang efektif tanpa menjadi birokrasi yang lamban dan kurang responsif.
“Jangan memberatkan dengan birokrasi dan administrasi yang tidak produktif. Tapi bangunlah tata kelola yang baik tanpa menjadi birokrasi yang lamban dan tidak responsif,” kata Sri Mulyani, Senin 29 Januari 2024, dikutip dari Antara.
Pentingnya Pembiayaan Berkelanjutan dalam Menghadapi Perubahan Iklim telah menjadi perhatian utama di banyak negara, dan Menteri Keuangan menegaskan bahwa isu ini kini menjadi pokok pembicaraan. Meskipun demikian, pendanaan untuk menangani masalah ini masih sering menjadi subjek perdebatan yang sengit.
Menurutnya, perubahan iklim tidak dapat diatasi tanpa dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Meskipun banyak diskusi mengenai emisi karbon dan topik terkait lainnya, Sri Mulyani meyakini bahwa tidak akan ada solusi yang tepat tanpa adanya pembiayaan yang berkelanjutan.
Hal ini mendorong Indonesia untuk secara konsisten memperjuangkan pembiayaan berkelanjutan dalam forum-forum internasional, termasuk dalam forum ASEAN, G20, dan IMF-World Bank. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk turut serta dalam upaya global mengatasi perubahan iklim melalui pendanaan yang berkelanjutan.
Baca Juga: Terungkap! Begini 7 Langkah Sederhana Bagaimana Panel Surya Mengubah Sinar Matahari Menjadi Listrik
“Saya harap ini menjadi pesan kepada pemegang saham. Keterlibatan bank multilateral, pembangunan bilateral, dan juga filantropi tidak seharusnya mengganggu kegiatan regulasi dan birokrasi,” kata dia.
