Network
FLORESTERKINI.com - Sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono sontak jadi perbincangan usai dirilis via platform YouTube hari ini Minggu 11 Februari 2024. Film ini menarik perhatian banyak pihak lantaran mengungkap desain kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menanggapi kehadiran film "Dirty Vote" yang dirilis dalam masa tenang ini, banyak pihak lantas melayangkan komentarnya. Salah satunya adalah tanggapan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Menurut mereka, kehadiran film dokumenter ini tidak lain bertujuan untuk menurunkan muruah Pemilu 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman lantas menggelar jumpa pers, hanya beberapa jam setelah sebuah film kontroversial diputar di layar. Dalam jumpa pers tersebut, Habiburokhman menyerukan kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh narasi-narasi yang disajikan dalam film tersebut. Menurutnya, sebagian besar isi dari film tersebut hanya sebatas asumsi belaka.
Baca Juga: Pilpres, Rakyat Mencari Pemimpin Menjelang Pemilu 2024
"Sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habiburokhman saat membacakan sikap TKN atas tayangan dokumenter "Dirty Vote", dikutip dari Antara.
Dalam kesempatan yang sama, Habiburokhman merasa adanya niat dan keinginan pihak-pihak tertentu yang berusaha mendegradasi Pemilu 2024. Dia lantas mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang berada di balik layar pembuatan film tersebut.
"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar," lanjutnya.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran ini berpendapat bahwa pandangan dan narasi yang diungkapkan oleh tiga ahli hukum tata negara dalam film dokumenter tersebut tidak selaras dengan pandangan yang dipegang oleh masyarakat. Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
