Network
China mengutip apa yang disebutnya sembilan garis putus-putus untuk menegaskan haknya atas seluruh Laut China Selatan.
Pengadilan internasional di Den Haag menyatakan klaim tersebut “tidak memiliki dasar hukum” berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang ditandatangani oleh Beijing, setelah Filipina, yang juga mengklaim bagian dari Laut China Selatan, mengajukan tuntutan hukum. tindakan terhadap Beijing.
Baca Juga: RUU Siap Divoting, Biden Dukung Perubahan Aturan Senat Terkait Dorongan Hak Suara
Washington telah meningkatkan upaya retorika dan diplomatiknya menantang Beijing dalam beberapa masalah.
Hal ini termasuk mempertanyakan laporan penahanan massal Muslim Uighur di Xinjiang serta pengesahan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, sejak Joe Biden menjabat sebagai presiden setahun yang lalu.
Ia juga telah mengirim beberapa kapal induk dan kapal perang untuk menegaskan hak kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, sementara juga mengkonsolidasikan aliansinya dengan kekuatan regional lainnya seperti India, Jepang dan Australia melalui kelompok Indo-Pasifik Quad.
Klaim Saingan
Selain China, sebagian Laut China Selatan juga diklaim oleh Taiwan serta negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia.
Dalam beberapa tahun terakhir, China telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut dengan membangun pulau-pulau buatan dan pangkalan udara, di mana ia telah memasang sistem rudal dan peralatan lainnya.
