FLORES TERKINI – Kabar baik menghampiri ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah dinyatakan lulus tes passing grade pada 2021.
Bahwasanya, Pemerintah Provinsi NTT sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menuntaskan persoalan nasib 1.300 guru di NTT itu.
"Pemprov NTT sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang sumber pendanan untuk 1.300 lebih guru yang lolos passing grade 2021 di NTT. Apabila sudah jelas sumber pendanaan maka pemda segera memroses semua dokumen yang dibutuhkan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Kosmas D. Lana, Senin, 4 September 2023, dikutip dari ANTARA.
Ia mengatakan, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum Pemprov NTT menerbitkan SK bagi para guru lulusan passing grade 2021 tersebut. Salah satunya adalah memastikan sumber dana untuk gaji para guru dimaksud.
"Kami harus pastikan dulu sumber anggaran untuk gaji bagi para guru, tidak bisa diserahkan ke daerah yang memiliki keterbatasan anggaran," ujarnya.
DPRD NTT Agendakan Pembahasan Ulang
Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT, Emilia Nomleni, mengatakan bahwa pihaknya siap mengagendakan ulang pembahasan terkait nasib ribuan guru tersebut.
Baca Juga: LENGKAP! Cek Jadwal Seleksi PPPK dan CPNS 2023 yang Diusulkan BKN ke Menpan RB
Ia berharap, Pemprov NTT dapat segera menuntaskan persoalan 1.300 guru honor yang lolos tes pada 2021 itu, namun belum ada kejelasan soal proses pengangkatan mereka sampai dengan saat ini.
"Apabila ada persoalan supaya segera koordinasikan dengan pemerintah pusat, sehingga para guru-guru honor ini bisa mendapatkan kepastian. Kami akan agendakan lagi untuk membahas hal itu di DPRD NTT," kata Emilia.
Lebih lanjut, Emilia berharap para guru tersebut tidak harus ditarik ke sekolah negeri, tetapi bisa ditempatkan di sekolah induk di mana saat ini guru-guru itu mengajar.
Ketua DPRD NTT Emilia Nomleni mengatakan, hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi kekurangan guru di sekolah-sekolah swasta.
"Apabila guru-guru yang lulus itu ditarik ke sekolah negeri maka sekolah swasta mengalami kekurangan guru. Kami berharap ada kebijakan agar guru-guru yang lulus passing grade itu ditempatkan sementara di sekolah asal sehingga tidak terjadi kekurangan guru," pungkasnya.***