Network
FLORES TERKINI - Setelah sekian lama menuai protes dari masyarakat terkait besarnya honor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati Flores Timur Antonius Gege Hadjon akhirnya memberikan responnya dengan mengurangi honor dimaksud.
Kabar ini disampaikan langsung oleh Asisten 1 Setda Flores Timur, Abdul Razak, usai menghadiri rapat paripurna yang berlangsung di gedung Balai Gelekat, Jumat, 18 Juni 2021 lalu.
Asisten 1 Setda Flores Timur ini mengemukakan jika honor Forkopimda Kabupaten Flores Timur sudah mengalami pengurangan.
Baca Juga: Gelar Demonstrasi di Gedung DPRD, Patricia Sebut Flores Timur Bukan Kabupaten Proyek
Pemotongan honor Forkopimda ini sendiri sudah dilakukan dan sudah berlaku sejak tahun 2021.
Jika sebelumnya honor Forkopimda sebesar Rp20 juta, maka setelah mengalami pemotongan, semua pimpinan Forkopimda akan menerima honor sebesar Rp10 juta dalam sebulan.
"Bupati sudah turunkan, berlaku sejak 2021," kata Abdul Razak ketika dikonfirmasi juru warta.
Baca Juga: GMNI Flores Timur Desak Segera Atasi Sejumlah Masalah Keuangan Daerah, Begini Tanggapan Pihak DPRD
Menanggapi besaran pemotongan honor Forkopimda Flores Timur ini, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu Flotim (KRBF), Maria Sarina Romakia, menilai bahwa hal itu masih tergolong tinggi.
Penilaian Maria Sarina Romakia ini tergolong masuk akal jika honor ini dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores Timur.
Ketua KRBF ini bahkan merasa heran dengan besaran honor yang diterima pimpinan Forkopimda Kabupaten Flores Timur ini.
Baca Juga: 3 Peserta dari PGRI Solor Masuk 10 Besar Lomba Menyanyi Solo Tingkat Kabupaten Flores Timur
Menurutnya, nilai honor ini begitu fantastis, sementara faktanya semua pimpinan Forkopimda sudah mendapatkan gaji dan tunjangan dari negara.
Honor yang begitu besar sangat berbanding terbalik dengan PAD yang rendah dan masih banyak warga Flotim yang hidupnya belum layak.
"Waktu zaman bupati, Yosni Herin, honor forkopimda hanya Rp2,5 juta. Honor itu dibayar dari retribusi masyarakat, padahal mereka sudah punya gaji dan tunjangan dari negara," kata Maria Sarina Romakia.
Baca Juga: Gegara Kasus Covid-19, Seorang Dokter di Flores Timur NTT Curhat di Medsos: Bisa Gila
Selain mengkritisi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dalam memberi honor untuk Forkopimda, Maria Sarina Romakia juga mengaku bingung dengan tata kelola keuangan di kabupaten itu.
"Hak nakes saja tidak dibayar. Jadi bingung tata kelola keuangan kita. Kalau honor Forkompinda dibayar tiap bulan, sepertinya itu sudah jadi penghasilan tetap. Padahal honor itu hanya diberi saat ada rapat bersama," pungkasnya.***
