Network
FLORES TERKINI - Dalam dialog terbatas antara Ketua PGRI Kabupaten Flores Timur, Maksimus Masan Kian, dengan Ketua PGRI Cabang se-Kabupaten Flores Timur, Jumat 2 Juli 2021, ada beberapa hal mengemuka berkaitan dengan pelaksanaan CASN PPPK Guru di Kabupaten Flores Timur.
Satu hal yang paling dikritisi yakni tidak adanya Formasi Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris. Menurut Ketua PGRI Cabang Wulanggitang, Edward Pope, hal itu tidak adil.
"Guru Bahasa Inggris tidak ada formasi, ini adalah bentuk ketidakadilan. Semua mapel (mata pelajaran) ada, Bahasa Inggris tidak ada. Ada apa?” kata Edward Pope.
Baca Juga: Dapat Bantuan Beruntun, Warga Lamanabi: Pak Mekeng Bawa Kami Keluar dari Keterpurukan
Tidak hanya persoalan di atas, hal lain yang diangkat yakni, penyebaran formasi guru kelas juga dinilai tidak merata. Di Kecamatan Witihama, Adonara Timur, Solor Selatan, Solor Barat, dan Lewolema, disebutkan tidak ada formasi guru kelas.
Sehubungan dengan hal itu, pada Sabtu, 3 Juli 2021 Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli mengundang Ketua PGRI Flores Timur untuk berdialog melalui channel YouTube APB (Agustinus Payong Boli), seputar seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di kabupaten ujung timur Pulau Flores itu.
Dalam dialog bersama dengan Wakil Bupati Flores Timur itu, Ketua PGRI Flores Timur menyampaikan beberapa catatan sebagai aspirasi dari pengurus PGRI Cabang se-Kabupaten Flores Timur. Adapun beberapa catatan itu di antaranya:
Baca Juga: Sabu Raijua Bakal Gelar Pemungutan Suara Ulang, Kapolda NTT Siap Tindak Tegas Para Perusuh
- Formasi untuk Guru TK PAUD tidak ada.
- Formasi Bahasa Inggris untuk Flores Timur tidak ada.
- Jumlah formasi PPPK 552 merupakan jumlah yang sangat minim jika dibandingkan jumlah guru honor di atas 2.000-an.
- Penyebaran formasi guru mata pelajaran yang tidak merata.
- Formasi guru kelas pada beberapa kecamatan tidak ada (kosong).
Dialog yang ditayangkan melalui channel YouTube Agustinus Payong Boli ini berlangsung kurang lebih dua jam.
Beberapa pertanyaan yang disampaikan PGRI Kabupaten Flores Timur dijawab Plt. Dinas PKO Flores Timur via telepon, yang difasilitasi oleh Wakil Bupati Flores Timur.
Baca Juga: Opini Seorang Warga Sikka yang Ragu dengan Covid-19 Ditanggapi Pihak Nakes, Begini Faktanya
Di balik telepon, Plt. Kadis PKO, Feri Resiona, memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan dari PGRI Flores Timur tersebut. Beberapa rangkuman jawaban yang diberikan yang bersangkutan sebagai berikut.
- Quota TK PAUD tidak ada adalah kebijakan secara nasional.
- Formasi Bahasa Inggris tidak ada, menurut PLT Kadis awalnya diusulkan 11 formasi, namun setelah diverifikasi Menpan RB, 11 formasi Bahasa Inggris dihilangkan.
- Jumlah formasi awal yang diusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebanyak 927, namun setelah diverifikasi hanya 552 yang diterima.
- Terkait penyebaran yang tidak merata, menurut Feri Resiona, formasi diturunkan oleh Menpan RB dan dipedomani.
- Formasi hasil verifikasi oleh Menpan RB dipedomani sambil membuat catatan untuk perbaikan tahun depan.
Baca Juga: Covid-19 di Flores Timur Semakin Ganas, Warganet: Meningkat Bertepatan dengan Musim Batuk
Terkait jawaban-jawaban ini, PGRI Flores Timur mendorong untuk segera dibukanya hotline yang bisa menghubungkan dengan cepat antara guru, Dinas PKO, dan Dinas Pencatatan Sipil dalam pelayanan persoalan yang ditemukan guru-guru di lapangan dalam tahapan pendaftaran.
"Ada banyak pertanyaan Bapak/Ibu guru di lapangan terkait tahapan pendaftaran, dan lembaga pemerintah dalam hal ini, lembaga teknis Dinas PKO Kabupaten Flores Timur kiranya bisa membantu teman-teman guru memberikan petunjuk dan membuka ruang komunikasi yang baik," kata Ketua PGRI Flores Timur.
Ketua PGRI Flores Timur juga mengatakan, ke depan daerah mesti lebih serius dan fokus dalam memperjuangkan nasib guru honorer di Kabupaten Flores Timur.
Menurut mantan Ketua Agupena Flores Timur ini, kuota 552 sungguh sangat kurang dari jumlah guru honor yang ada saat ini di Kabupaten Flores Timur.
"Kuota 552 sangat sangat kurang, jika dibandingkan jumlah guru honorer yang ada saat ini di Flotim. Perjuangan mesti terus dikawal sejak awal, argumentasi mesti terus dibangun hingga pemerintah pusat tahu kebutuhan dan kondiri riil di daerah,” katanya.
“Karena daerah belum mampu mensehjaterakan guru honor, peluang dari nasional seperti PPPK ini mesti diterima dengan baik dan serius bersama-sama mendampingi para guru dalam memperbaiki kesejahteraan mereka," kata Maksi, sapaan akrabnya.***
