Network
“Masyarakat bisa bertanya-tanya, kok bisa di tengah kampanye gencar perang melawan Covid-19 yang salah satunya jangan kumpul-kumpul, kok di NTT para pejabat tanpa beban kumpul-kumpul. Bahkan secara nasional, Presiden Jokowi memberi instruksi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam situasi PPKM,” imbuhnya.
Sementara itu berdasarkan informasi terkini, Kepolisian Daerah (Polda) NTT menyatakan akan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna mendapat klarifikasi lebih lanjut terkait informasi via video seputar kerumunan di Semau tersebut.
“Menyikapi video viral itu, Polda NTT akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mendapatkan daya dan informasi yang lebih akurat,” kata Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Rishian Krisna B, Minggu, 29 Agustus 2021, dikutip dari ANTARA.
Sebelumnya, pasca video kerumunan yang melibatkan para elite di Semau tersebut viral, beberapa akademisi pun memberikan kritik dan komentarnya.
Senada dengan Ombudsman, Pendeta Emi Sahertian yang merupakan seorang tokoh agama Kristen di Kupang menilai bahwa pertemuan yang melibatkan Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, dan para kepala daerah se-NTT tersebut merupakan sebuah contoh yang tidak baik bagi masyarakat.
"Bagi saya, kerumunan ini contoh tidak baik bagi masyarakat, terutama ketika penerapan PPKM tingkat IV sedang berlangsung dan penularan Covid-19 mulai melandai," kata Pendeta Emi Sahertian, Sabtu, 28 Agustus 2021, dikutip dari ANTARA.
Sedangkan akademisi dan sosiolog dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Lasarus Jehamat, bahkan meminta agar polisi segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran prokes dalam acara tersebut.
“Kepolisian NTT harus melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur NTT maupun panitia penyelenggara kegiatan itu, karena kegiatan yang diikuti banyak peserta itu diduga sudah melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” kata Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang itu.
