Network
FLORES TERKINI – Rencana pembangunan jembatan Pancasila Merah (Palmerah) di Kabupaten Flores Timur (Flotim) mendapat respon positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT).
Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna, mengatakan bahwa DPRD dapat melakukan rapat bersama untuk kelancaran proyek itu, yang juga telah mendapatkan atensi dari Menteri Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Bahkan, kata Inche, DPRD juga bisa mengagendakan waktu khusus untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah guna membahas rencana proyek tersebut.
Baca Juga: Bongkar Sinopsis Ikatan Cinta Minggu 19 Juni 2022: Rumah Tangga Nino dan Elsa di Ambang Kehancuran
"Bila perlu DPRD bisa mengagendakan waktu khusus untuk RDP dengan pemerintah terkait masalah ini dan rekomendasi yang belum dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, apa masalahnya dan bagaimana mengatasi persoalan tersebut," kata Inche, Sabtu 18 Juni 2022, dikutip dari victorynews.id.
Lebih lanjut Inche menegaskan, DPRD NTT mendukung penuh rencana pembangunan kembali proyek tersebut dan akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna mendorong hal ini.
Pertimbangannya adalah jembatan Palmerah sebagai pemasok kebutuhan listrik bagi masyarakat NTT, dari 300 MW listrik yang bisa dihasilkan dan akan membantu jalur transportasi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD NTT, Nelson Matara, menyebut bahwa pada awalnya memang ada kesepakatan antara pemerintah NTT, pemerintah pusat, dan investor semasa kepemimpinan Frans Lebu Raya.
Menurutnya, Viktor Bungtilu Laiskodat selaku Gubernur NTT saat ini pun tentunya tidak punya alasan untuk tidak mendukung pembangunan jembatan ini, terutama karena manfaat yang bisa didapatkan masyarakat nantinya.
Nelson sendiri mengaku akan mengkomunikasikan hal ini dengan Gubernur Viktor Laiskodat, bila pemerintah pusat dan investor telah berkoordinasi lebih lanjut.
Baca Juga: HEBOH! Istri Rela Jual Suami pada Wanita Lain demi Lunasi Utang di Bank: Suamiku Jago Main Mbak
"Kita sebagai anggota DPRD provinsi wajib mengikuti dan mendukung kebijakan pemerintah. Apa keinginan pemerintah pusat mau bangun daerah, kita akan merespon secara baik," katanya.
Diketahui, proyek pembangunan jembatan Palmerah di Flores Timur ini pernah direncanakan oleh mantan Gubernur NTT sebelumnya, yakni almarhum Frans Lebu Raya.
Proyek ini disebut tidak membebankan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga butuh dorongan politis untuk kelancarannya.
Sementara Tidal Bridge, sebuah perusahaan Belanda yang akan melakukan pengadaan hingga pengerjaan proyek ini, sebelumnya mengaku terkendala dengan persetujuan atau rekomendasi PLN kepada Kementerian ESDM terkait kelanjutan proyek ini.
Untuk diketahui juga, selain menghubungkan Larantuka dan Pulau Adonara, jembatan Palmerah yang direncanakan dibangun di Selat Gonzalu tersebut akan dimanfaatkan juga sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air Laut (PLTAL).
Jembatan yang rencananya dibangun sepanjang 800 meter ini akan memanfaatkan arus laut Selat Gonzalu untuk mengaktifkan turbin listrik dengan satu kesatuan partisi.
Baca Juga: Sentil Kematian Bendahara Bupati Lembata, Buang Sine Temukan Adanya Kejanggalan di TKP
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya akan memastikan kembali proyek pengerjaan Jembatan Palmerah di Flotim sekurang-kurangnya lima bulan lagi atau tepatnya pada November 2022 mendatang.
Menteri Luhut mendukung proyek yang belakangan selalu tertunda ini, untuk segera dilakukan kesepakatan kerja, soft launching, dan eksekusi.
Luhut Pandjaitan, pada November nantinya yang bertepatan dengan penyelenggaraan Business 20 (B20) di Bali, akan mengumumkan soal pembangunan Jembatan Palmerah di Flotim itu.***
